TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta pemerintah DKI bersinergi dengan pemerintah pusat soal penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi warga terdampak pandemi Corona.

Menurut Iman, pemerintah harus berkoordinasi dan fokus membagi tugas bansos tahap kedua yang angkanya mencapai 2 juta jiwa lebih.

"Kalau memang pemda (pemerintah daerah) sudah mau memberikan yang 2 juta, ya (pemerintah pusat) jangan berikan lagi kepada orang tersebut," kata Iman saat dihubungi, Jumat, 8 Mei 2020.

Pemerintah DKI mencatat ada tambahan data penerima bansos di tahap kedua sebanyak 2 juta jiwa. Namun, jumlah ini belum final.

Iman meminta pemerintah tak mempersoalkan penyaluran bansos tahap pertama. Sebab, dia menilai, bantuan memang sudah seharusnya disalurkan kepada warga membutuhkan. Yang terpenting bantuan tersebut tidak disalahgunakan.

Politikus Partai Gerindra ini menganggap tidak mungkin data penerima bansos di Ibu Kota akan 100 persen sempurna. "Kalau sempurna sih memang tidak akan mungkin karena ini semua serba mendadak. Yang penting niatnya baik, tulus, dan terus memperbaiki," ucap dia.

Sebelumnya, tiga menteri mempersoalkan penyaluran bansos oleh pemerintah DKI. Ketiganya, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Juliari misalnya menyoroti banyak penerima bansos dari pemerintah pusat sebelumnya sudah menerima bantuan DKI.

Di hadapan anggota DPR, Juliari menyebut, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk memasok bansos kepada warga yang tak bisa dicover DKI. Artinya, DKI tidak memberikan data yang sama kepada Kementerian Sosial.