LSI Denny JA: Efek Penerapan PSBB Belum Maksimal

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 9 Mei 2020 17:15 WIB

Polisi meminta sebuah mobil untuk putar balik saat pemberlakukan PSBB Jawa Barat di sekitar pusat Kota Bandung yang nyaris seperti kota mati, Sabtu, 9 Mei 2020. Polisi menjaga ketat area yang ditutup di pusat kota bahkan para pejalan kaki yang tidak berkepentingan melintas pun tidak diperbolehkan masuk. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam survei awal Maret - 6 Mei 2020 menunjukkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengurangi penyebaran virus corona terbaru atau Covid-19 yang sudah diterapkan di 18 wilayah Indonesia belum maksimal.

Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam keterangan tertulisnya mengatakan, secara umum belum terjadi efek kategori sangat bagus (A) atau istimewa yaitu efek yang secara grafik menunjukkan penurunan sangat drastis kasus baru.

"Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah harus lebih maksimal menerapkan PSBB. Jika tidak, situasi ini akan memperpanjang masa pemulihan di Indonesia," kata Ardian sambil menambahkan tiga sumber data yang digunakan surveinya yaitu Data Gugus Tugas, Data Worldometer, dan data WHO.

Ardian mengatakan, Indonesia dapat mencontoh sukses di dunia, yaitu efek kategori A (istimewa) terjadi pada empat negara Korea Selatan, Jerman, Australia dan Selandia Baru. Dari grafik rentang satu sampai dua bulan, pada empat negara itu terlihat puncak pandemi Covid-19 sudah terlewati, sehingga kasus baru menurun secara sangat drastis.

LSI Denny JA untuk kepentingan analisis menyusun efek PSBB dalam empat kategori. Kategori ini dibedakan dengan melihat kasus baru harian (sekali lagi kasus harian) antara sebelum dan sesudah diterapkannya PSBB. Data LSI Denny JA menyebutkan, belum ada satupun wilayah yang saat ini menerapkan PSBB masuk ke dalam tipologi A (istimewa).

Advertising
Advertising

Anggota Satpol PP Kota Bogor mencatat data warga yang tidak memakai masker saat sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Roda, Kota Bogor, Ahad, 3 Mei 2020. Satpol PP Kota Bogor melakukan sidang Tipiring untuk pelanggar PSBB di wilayah Kota Bogor dengan memberikan sanksi berupa surat peringatan dan hukuman fisik di tempat. ANTARA/Arif Firmansyah

Dalam tipologi B (baik), dari data yang diolah dan dianalisis oleh LSI Denny JA, menunjukkan bahwa ada empat wilayah yang masuk tipologi ini. Keempat wilayah tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung Barat.

Dalam tipologi C (cukup), dari data yang diolah dan dianalisis oleh LSI Denny JA menunjukkan bahwa ada lima wilayah antara lain Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Dalam tipologi D (kurang), dari data yang diolah dan dianalisis oleh LSI Denny JA menunjukkan bahwa ada sembilan wilayah yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Pekanbaru, Kota Surabaya, Kota Banjarmasin dan Kota Tangerang.

Ardian mengatakan, penyebab efek PSBB di 18 wilayah Indonesia belum maksimal diukur dari pertama, kegiatan agama. Kedua, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ketiga, kegiatan sosial budaya. Keempat, kegiatan transportasi umum.

Dari empat kegiatan itu, terjadi banyak pelanggaran di 18 wilayah itu, dalam derajat yang berbeda, terutama pada kegiatan agama dan kegiatan di tempat umum.

LSI Denny JA menyarankan agar pemerintah daerah bersama dengan pemimpin masyarakat, ulama, bahkan ketua RT, para influencer, juga kepala rumah tangga harus lebih giat lagi menerapkan PSBB.

Kemudian saatnya para relawan terpanggil melakukan perannya masing masing. Para influencer sebagai misal dapat ikut berkampanye pentingnya protokol kesehatan seperti jaga jarak, pemakaian masker, cuci tangan, dan ibadah di rumah saja.

"Vaksin belum ditemukan. Satu satunya senjata yang bisa dilakukan adalah PSBB dan protokol kesehatan. Bersama kami targetkan, di bulan Mei 2020, kasus baru terpapar Covid-19 harus menurun drastis," kata Ardian Sopa.

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

7 jam lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

2 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

2 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

2 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

2 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

3 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

8 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

9 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

10 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

13 hari lalu

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.

Baca Selengkapnya