Wagub Ahmad Riza Jamin Warga Jakarta Dapat Bansos Tahap Kedua

Senin, 11 Mei 2020 18:07 WIB

Warga memeriksa bantuan sosial berupa paket sembako dari Presiden di kawasan Cipete Selatan, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, memastikan warga terdampak pandemi Corona bakal menerima bantuan sosial atau Bansos di tahap kedua. Pemerintah DKI dan pusat telah menyepakati pembagian Bansos berikutnya untuk 2,15 juta kepala keluarga di Jakarta.

"Kami pastikan seluruh warga Jakarta akan mendapatkan bantuan," kata Riza saat dihubungi Tempo, Senin, 11 Mei 2020. Ia menyatakan dari total 2,15 juta penerima Bansos, sebanyak 853.196 keluarga di antaranya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI.

Sementara bantuan untuk 1,3 juta keluarga lainnya menjadi tanggungan Pemerintah Pusat. Rencananya, bantuan tahap dua disalurkan 10 hari sebelum Lebaran 2020.

Selain itu, bantuan Bansos dari Pemprov DKI dan pusat akan dibagikan di zona yang berbeda. Paket bantuan dari keduanya juga disalurkan di waktu yang sama dengan nilai serupa. Dengan begitu, datanya tak tumpang tindih seperti penyaluran tahap pertama.

Pemerintah DKI Jakarta, Riza menambahkan, juga telah memperbaiki data penerima Bansos. Menurut dia, ada juga data tambahan yang diusulkan dari RT dan RW setempat. "InsyaAllah tidak ada lagi yang tidak menerima bantuan bagi yang berhak dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak berhak mendapatkan," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Riza meminta warga mampu mengembalikan bantuan apabila masih mendapat pada tahap kedua. Begitu juga dengan warga terdampak Covid-19 jika belum terdaftar agar melapor ke RT dan RW setempat.

Sebelumnya, Pemprov DKI mendistribusikan Bansos tahap pertama pada 9 April 2020 atau satu hari sebelum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB Jakarta). Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan bantuan disalurkan ke 1,2 juta keluarga dan hanya 1,6 persen di antaranya salah sasaran.

Penyaluran bantuan yang awalnya direncanakan setiap minggu ternyata terhenti di pekan pertama. Dengan begitu, Pemprov DKI baru satu kali membagikan Bansos.

Pada pekan berikutnya, Pemprov DKI mengandalkan Bansos berupa paket sembako dari pemerintah pusat. Pemerintah DKI menganggarkan Rp 5,03 triliun dari pos belanja tidak terduga (BTT) untuk menangani pandemi Corona.

LANI DIANA

Berita terkait

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

3 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

5 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

5 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

6 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

6 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

6 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

6 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

6 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya