TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan tidak ada lagi data penerima bantuan sosial atau bansos yang tumpang tindih di penyaluran tahap dua. Riza mengatakan DKI dan pemerintah pusat telah sepakat membagi jumlah bantuan yang totalnya 2.153.196 paket.

"Pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar 1,3 juta keluarga kemudian sisanya kurang lebih 853.196 keluarga akan dibantu melalui Pemprov DKI," kata Riza Patria saat dihubungi Tempo, Senin, 11 Mei 2020.

Menurut dia, telah disepakati bahwa bantuan DKI dan pusat akan dibagikan di zona yang berbeda. Paket bantuan dari keduanya juga disalurkan di waktu yang sama dengan nilai serupa. Dengan sinergi ini, Riza berharap distribusi bansos tahap kedua akan lebih baik.

"Baik DKI dan pusat niatnya semua baik. Di lapangan memang perlu sosialisasi, perlu penerapan yang sama. Kami akhirnya sama-sama bersinergi positif," ujar Ahmad Riza Patria.

Riza Patria menuturkan, DKI telah mendata ulang dan memverifikasi penerima bansos tahap kedua. Hingga saat ini diperoleh sebanyak 2.153.196 keluarga berhak menerima bantuan selanjutnya.

Angka ini merupakan gabungan dari daftar penerima tahap pertama yang telah diperbaiki, data tambahan pekerja terdampak pandemi Covid-19 di DKI, serta data usulan dari RT dan RW setempat.

Sebelumnya, pemerintah DKI mendistribusikan bansos tahap pertama sejak 9 April atau satu hari sebelum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota. Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan bantuan tersalurkan ke 1,2 juta keluarga.

Penyaluran bansos yang awalnya direncanakan setiap minggu ternyata terhenti di pekan pertama. Dengan begitu, pemerintah DKI baru satu kali membagikan bansos.

Pada pekan berikutnya, DKI mengandalkan bansos sembako dari pemerintah pusat sehingga terjadi tumpang tindih penerima bansos. Pemerintah DKI menganggarkan Rp 5,03 triliun dari pos belanja tidak terduga (BTT) untuk menangani Covid-19.