Ormas Minta THR ke Pengusaha, KADIN DKI: Pakai Nama Tokoh Besar

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 16 Mei 2020 11:52 WIB

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan telah mendapatkan keluhan dari para pengusaha atas permintaan tunjangan hari raya alias THR dari organisasi masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat menjelang lebaran.


Diana berharap ormas maupun LSM tidak menekan pengusaha untuk meminta THR di tengah pandemi Corona.

“Para pengusaha sudah dalam keadaan yang prihatin. Bahkan sudah ada yang emosi karena diminta THR oleh LSM dengan cara menekan di situasi seperti sekarang (pandemi virus Corona),” kata Diana saat dihubungi, Sabtu, 16 Mei 2020.

Dalam keadaan normal, kata Diana, para pengusaha memang terbiasa berbagi dengan sesama menjelang lebaran. Namun, di tengah pandemi seperti saat ini, banyak pengusaha yang pendapatannya menurun drastis. “Jadi harap memahami dan tidak menekan di situasi seperti ini,” ujarnya.

Namun, kata dia, terkadang para ormas maupun LSM masih tetap menekan dengan membawa nama besar lembaga atau seorang yang mempunyai jabatan. “Kami jadi tertekan dengan situasi ini. Mereka meminta dengan embel-embel lain seolah-olah punya back up dan mengatasnamakan nama besar.”

Advertising
Advertising

Bentrokan yang diduga melibatkan dua kelompok organisasi masyarakat atau Ormas pecah di Jalan Gas Alam, Pekapuran, Kota Depok dan di Gang Nangka, Cimanggis, Depok pada Kamis, 14 Mei 2020.

"Kejadiannya sudah dimulai sejak sore hari," ujar Kepala Urusan Humas Polres Kota Depok, Iptu Made Budi saat dikonfirmasi, Jumat, 15 Mei 2020. Menurut Made, bentrokan diduga karena perebutan jatah THR. “Masalah THR, jadi rebutan lapak gitu.”

IMAM HAMDI | YUSUF MANURUNG

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator

2 hari lalu

Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator

SPAI kembali mendesak pemerintah untuk menghapus hubungan kemitraan antara pengemudi ojol dan kurir dengan aplikator.

Baca Selengkapnya

Usulkan Pembagian IUP ke Ormas Keagamaan, Bahlil: Nanti Dicarikan Partner

4 hari lalu

Usulkan Pembagian IUP ke Ormas Keagamaan, Bahlil: Nanti Dicarikan Partner

Menurut Bahlil, pembagian IUP untuk ormas keamaaan bukan masalah selagi dilakukan sesuai dengan baik.

Baca Selengkapnya

Ramai Parkir Liar di Pamulang Square Rp 10 Ribu Plus THR: Pejabat Datang, Sekuriti Menghilang

14 hari lalu

Ramai Parkir Liar di Pamulang Square Rp 10 Ribu Plus THR: Pejabat Datang, Sekuriti Menghilang

Wakil Wali Kota Tangsel dan sejumlah pejabat mendatangi Pamulang Square untuk mengusut pungli parkir liar, tapi tak mampu menemui petugas sekuriti

Baca Selengkapnya

Bagi-bagi Izin Konsesi Tambang untuk Ormas demi Membayar Utang Politik

19 hari lalu

Bagi-bagi Izin Konsesi Tambang untuk Ormas demi Membayar Utang Politik

Pemerintah sedang merancang pembagian Izin konsesi tambang bagi organisasi kemasyarakatan atau ormas. Upaya Jokowi membayar utang politik?

Baca Selengkapnya

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

19 hari lalu

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.

Baca Selengkapnya

Desa Wunut di Klaten Bagikan THR Rp 400 Ribu untuk Warga, Ini Sumber Dananya

21 hari lalu

Desa Wunut di Klaten Bagikan THR Rp 400 Ribu untuk Warga, Ini Sumber Dananya

Warga Desa Wunut mendapat THR dari pemerintah desa.

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

22 hari lalu

Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyebut pengusaha harus transparan jika tak dapat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.

Baca Selengkapnya

Bagi-bagi THR di Kampung Halaman, Inul Daratista: Tak Masalah Isi Dompet Habis

23 hari lalu

Bagi-bagi THR di Kampung Halaman, Inul Daratista: Tak Masalah Isi Dompet Habis

Inul Daratista membagikan THR kepada keluarganya di kampung halaman. Kediamannya sampai penuh bahkan tetangga juga ikut mengantre.

Baca Selengkapnya

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

23 hari lalu

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

Pemerintah telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 40,77 triliun per hari Selasa, 9 April 2024. Seperti apa rinciannya?

Baca Selengkapnya