Epidemiolog UI Sebut PSBB Bisa Dilonggarkan pada Akhir Juli

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 19 Mei 2020 16:55 WIB

Seorang warga yang terjaring razia penindakan pelanggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Satpol PP bersiap menjalani hukuman dengan cara membersihkan sampah di Tanah Abang, Jakarta, Rabu 13 Mei 2020. Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan sanksi sosial terhadap pelanggar PSBB yaitu dengan memakaikan rompi bertuliskan pelanggar PSBB saat mereka membersihkan fasilitas umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, memperkirakan pembukaan secara bertahap pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, baru bisa dilakukan pada akhir Juli mendatang. Pembukaan bisa dilakukan jika pemerintah mempertahankan kebijakan pembatasan dengan maksimal.

"Sekarang kurva belum menurun. Jadi jangan ada pelonggaran pembatasan sosial," kata Tri saat dihubungi, Selasa, 19 Mei 2020.

Tri menuturkan angka penularan virus di Indonesia masih terus meningkat. Jumlahnya, kata Tri, mencapai 500 orang per hari. Jumlah tersebut didapatkan karena Indonesia baru bisa memeriksa 8 ribu orang per hari menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Menurut dia, jika angka orang yang diperiksa lebih banyak, maka bakal terlihat jumlah kenaikan yang bakal lebih tinggi. "Sekarang pemeriksaannya masih terbatas. Jadi angka kenaikannya terlihat hanya 500 orang. Padahal jumlahnya bisa kebih banyak (yang terinfeksi Covid-19)."

Tri mengimbuhkan jika pemerintah terburu-buru mengambil kebijakan melonggarkan pembatasan sosial bakal berisiko tinggi terjadi gelombang kedua pandemi virus corona. Jika gelombang dua ini sudah terjadi, maka pemerintah bakal lebih sulit lagi menangani wabah ini.

Advertising
Advertising

Bahkan, negara yang telah berhasil menekan penularan virus seperti Wuhan, Cina, pun masih berpotensi terjadi kembali pandemi virus ini. "Wuhan sudah nol kasus saja masih belum aman. Apalagi kita yang belum stabil," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, bisa membuka secara bertahap pembatasan sosial di provinsi yang memang kecil penularannya seperti Nusa Tenggara Timur. Sedangkan, untuk kawasan Jabodetabek, Tri menyarankan tidak dilonggarkan sampai kurva penularan menurun secara stabil.

"Ada 10 provinsi yang tertinggi kasusnya jangan sampai dilonggarkan," ujarnya. Lebih lanjut Tri menuturkan sektor usaha memang tidak boleh dibiarkan terlalu lama berhenti. Namun, pemerintah harus punya kajian yang jelas jika ingin membuka sektor ekonomi secara bertahap.

"Setelah dibuka maka akan ada kebiasaan yang berbeda. Nanti semua orang masih harus wajib pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan," ujarnya.

Berita terkait

4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

46 hari lalu

4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

Di Jakarta, setidaknya ada dua TPU yang jadi tempat permakaman korban saat pandemi Covid-19, yakni TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

47 hari lalu

Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

WHO tetapkan 11 Maret 2020 sebagai hari pertama pandemi global akibat wabah Covid-19. Kini, 4 tahun berlalu, masihkan patuhi protokol kesehatan?

Baca Selengkapnya

Pria Ini Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 217 Kali, Apa Dampaknya?

52 hari lalu

Pria Ini Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 217 Kali, Apa Dampaknya?

Seorang pria di Jerman mendapat suntikan Vaksin Covid-19 sebanyak 217 kali dalam waktu 29 bulan.

Baca Selengkapnya

Jangan Lupakan Masa Pandemi Covid-19: Protokol Kesehatan, Jaga Jarak, Pakai Masker hingga Rapid Test

53 hari lalu

Jangan Lupakan Masa Pandemi Covid-19: Protokol Kesehatan, Jaga Jarak, Pakai Masker hingga Rapid Test

Saat Pandemi Covid-19 berbagai kehidupan 'normal' berubah drastis. Saat itu yang kerap terdengar seperti protokol kesehatan, jaga jarak, rapid test.

Baca Selengkapnya

Kasus Covid-19 Melonjak 200 Persen, Wali Kota Depok Terbitkan Surat Edaran Berisi 8 Imbauan

6 Januari 2024

Kasus Covid-19 Melonjak 200 Persen, Wali Kota Depok Terbitkan Surat Edaran Berisi 8 Imbauan

Wali Kota Depok menerbitkan surat edaran berisi delapan poin imbauan. Hal yang mendasari SE ini karena kasus Covid-19 di Depok melonjak.

Baca Selengkapnya

Ragam Istilah Ketika Pandemi Covid-19, Masih Ingat dengan Social Distancing?

6 Januari 2024

Ragam Istilah Ketika Pandemi Covid-19, Masih Ingat dengan Social Distancing?

Kendati Covid-19 tidak lagi berstatus pandemi jadi endemi Covid-19, tapi masyarakat diimbau agar tetap waspada. Ini istilah saat Covid-19 mewabah.

Baca Selengkapnya

Kasus Covid-19 Naik Lagi 75 Persen, Singapura Minta Warganya Kembali Pakai Masker

16 Desember 2023

Kasus Covid-19 Naik Lagi 75 Persen, Singapura Minta Warganya Kembali Pakai Masker

Kementerian Kesehatan Singapura meminta warganya kembali menggunakan masker di tempat-tempat ramai seiring meningkatnya kasus COVID-19.

Baca Selengkapnya

Guru Besar UI Desak Pemerintah Perkuat Surveilans Kasus Covid-19

14 Desember 2023

Guru Besar UI Desak Pemerintah Perkuat Surveilans Kasus Covid-19

Guru Besar FKUI Tjandra Yoga Aditama mendesak pemerintah memperkuat surveilans untuk merespons peningkatan kasus Covid-19.

Baca Selengkapnya

Kasus Covid-19 di Malaysia Naik 57 Persen, Menpar Minta Jangan Panik

7 Desember 2023

Kasus Covid-19 di Malaysia Naik 57 Persen, Menpar Minta Jangan Panik

Malaysia mencatatkan kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan. Dalam beberapa hari terakhir, Covid-19 di Malaysia naik hingga 57 persen.

Baca Selengkapnya

PM Selandia Baru Positif Covid Menjelang Pemilu

2 Oktober 2023

PM Selandia Baru Positif Covid Menjelang Pemilu

Selandia Baru bersiap menghadapi Pemilu. PM Selandia Baru yang akan kembali mencalonkan diri, terserang Covid.

Baca Selengkapnya