TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menolak wacana penerapan ganjil genap di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi. Anggota PSI, Eneng Malianasari, ganjil genap justru berisiko menambah pasien yang terpapar virus corona.

"Jika tetap dipaksakan berlaku, aturan ganjil-genap motor akan menyulitkan mobilitas warga, apalagi kendaraan umum sudah mulai tidak dibatasi kapasitasnya sehingga risiko penularan semakin tinggi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juni 2020.

Penolakan ini lantaran penumpang mulai memadati lagi transportasi publik saat PSBB transisi. Penumpukan penumpang, dia berujar, seperti yang terjadi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dan bus transjakarta. Belum lagi, Eneng melanjutkan, tak ada pengawasan akan sulit menghindari penyebaran virus.

Eneng meminta pemerintah DKI menyiapkan fasilitas yang memadai ketimbang memaksakan ganjil genap. Misalnya dengan menyediakan lebih banyak kendaraan umum berdasarkan rasio ideal penumpang.

"Warga harus diberikan pilihan alternatif kendaraan yang lebih luas, jangan justru membatasinya dengan kebijakan ganjil-genap,” ujar anggota Komisi B Bidang Perekonomian ini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur soal kebijakan ganjil genap motor dan mobil di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi. Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Menurut Anies, kebijakan ganjil genap bakal diterapkan pemerintah jika jumlah warga yang keluar rumah tidak terkendali. Penerapannya juga menunggu diterbitkan Keputusan Gubernur.