TEMPO.CO, Jakarta - Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara membuka kembali loket pelayanan tatap muka. Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Edward Idris, mengatakan mayoritas warga berdatangan untuk mengurus aktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB DKI).

Dia pun bakal menerjunkan petugas di dua sekolah guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pemohon. Hal tersebut sesuai dengan ST. Kadis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta No.4157/-082.74 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tugas PPDB Tahun Ajaran 2020-2021.

"Sebagai langkah antisipasi lonjakan pemohon yang akan mengurus aktivasi NIK, petugas Dukcapil akan diterjunkan untuk piket di Posko PPDB SMKN 12 Kelurahan Kebon Bawang dan SMPN 30 Kelurahan Rawa Badak Selatan mulai Senin, 15 Juni hingga Kamis, 9 Juli mendatang," kata Edward dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Juni 2020.

Dia menyarankan warga menggunakan pelayanan daring alias online untuk aktivasi nomor induk kependudukan PPDB DKI. Dengan begitu, warga tak perlu mengantre. Pelayanan daring bisa melalui Whatsapp ke 08118005373 atau telepon Layanan Halo Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di 1500537.

Jika tetap ingin menyambangi kantor Sudin Dukcapil Jakut, menurut Edward, warga hanya perlu menyerahkan berkas dan nomor telepon. "Kemudian tunggu waktu aktivasi hingga 2x24 jam dari Tim IT Ditjen Dukcapil Kemendagri," ujar dia.

Edward menuturkan petugas tetap menerapkan protokol kesehatan selama membuka loket tatap muka. Sudin Dukcapil Jakut akan mengecek suhu tubuh, meminta warga rajin mencuci tangan dengan sabun, wajib mengenakan masker, dan menjalankan jaga jarak.

Sudin juga membatasi jumlah orang dengan kapasitas maksimal 50 persen. Mereka yang boleh berada di ruang tunggu hanya 20 orang. Sisanya harus menunggu giliran di halaman kantor.

Di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB transisi), Sudin cuma melayani 50-100 orang per hari atau setengah dari kapasitas normal. "Jika pelayanan 100 orang telah selesai dan masih ada waktu pelayanan maka kami tetap membuka tambahan antrean berikutnya," ujar Edward.

PSBB transisi di Jakarta dimulai sejak 5 Juni 2020 hingga waktu yang tak ditetapkan. Dengan begitu, aktivitas sosial dan ekonomi dibuka lagi secara bertahap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut PSBB dapat dilonggarkan jika mengacu pada data-data yang ada.

LANI DIANA