Kota Tangerang Buka Pendaftaran Warga Beroleh Bansos, Ini Caranya

Reporter

Antara

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 19 Juni 2020 11:10 WIB

Ilustrasi bantuan paket sembako. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Tangerang -Pemerintah Kota Tangerang Banten membuka layanan pendaftaran bagi warga terdampak COVID-19 untuk mendapatkan bantuan sosial alias bansos dari pemerintah.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang mengatakan, layanan pendaftaran bansos tersebut bisa diperoleh masyarakat dengan mengakses aplikasi Tangerang LIVE dan memilih fitur "permohonan Bansos".

"Masyarakat yang merasa terdampak bisa mendaftar mandiri secara online. Nantinya akan diverifikasi oleh petugas di wilayah," terang Wali Kota di TMP Taruna, Tangerang, Kamis 18 Juni 2020.

Untuk saat ini, lanjut Wali Kota Arief, sebanyak 177.366 KK yang ada di Kota Tangerang telah terdaftar sebagai penerima bansos yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Kemensos dan Pemprov Banten.

Sementara untuk penambahan usulan penerima Bansos yang masuk melalui Aplikasi Tangerang LIVE, Wali Kota menuturkan, saat ini sudah terdata sebanyak 1.119 KK. Para pemohon tersebut belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. "Yang belum, nanti akan di-cover oleh bantuan dari Pemkot," jelas Wali Kota.

Wali Kota Arief juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat bersabar mengingat kondisi keuangan Pemkot yang saat ini belum stabil akibat dari pandemi COVID-19 yang belum usai. "Kami terus berusaha maksimal agar masyarakat terdampak bisa tetap terbantu," jelasnya.

Sebagai informasi, jumlah masyarakat yang sudah mengajukan sebagai penerima bantuan melalui aplikasi Tangerang Live sebanyak 1.119 KK dengan rincian 13 KK tidak layak, 11 Kk tidak ditemukan dan sebanyak 93 KK layak menerima bantuan. "Sisanya 1.002 KK dalam proses verifikasi petugas di wilayah," pungkasnya.

ANTARA

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

1 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

9 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

11 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

11 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

13 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

13 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

13 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

13 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

13 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya