DPRD Khawatir Tempat Wisata Jadi Klaster Baru Covid-19

Sabtu, 20 Juni 2020 10:18 WIB

Foto udara Kawasan Wisata Kota Tua di Kali Besar, di Jakarta, Ahad, 31 Mei 2020. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyiapkan protokol normal baru pariwisata dengan konsep Cleanliness, Health and Safety (CHS) yang nantinya akan diterapkan ketika suatu daerah telah dinyatakan siap untuk membuka kembali destinasi wisata. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, meminta pemerintah rutin menggelar rapid test atau uji usab kepada para pengunjung tempat wisata begitu dibuka pada masa transisi new normal. Menurut dia, deteksi dini penyebaran virus corona harus dilakukan untuk mencegah penularan yang semakin merebak.

"Karena dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru begitu tempat wisata dibuka," kata Syarif saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Juni 2020. "Pasar tradisional sudah jadi klaster baru. Saya khawatir tempat wisata sama seperti pasar jika protokolnya lemah."

Syarif meyakini pemerintah bakal langsung melakukan pemeriksaan kepada para pengunjung dan karyawan di tempat wisata setelah tiga sampai empat hari dibuka. Sebab, potensi penularan di tempat wisata juga sangat berisiko meski telah menjalani protokol kesehatan.

Seorang pekerja membersihkan keran air cuci tangan di Museum Bahari, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan membuka wisata museum pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase pertama di Jakarta pada 6-14 Juni mendatang. ANTARA

Menurut anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI itu, pemerintah bakal lebih mudah melakukan tindakan di tempat wisata karena sebagian besar adalah milik pemerintah. "Kalau tempat wisata ditemukan kasus, sepertinya pemerintah akan langsung menutupnya seperti pasar."

Advertising
Advertising

Syarif mengimbau agar warga mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan virus ini. Sebab, menurut dia, pemerintah tidak mungkin lagi kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti di fase awal. "Karena ekonomi Indonesia sudah ambruk."

Goncangan ekonomi yang dahsyat ini, yang membuat pemerintah pusat meminta menerapkan transisi new normal. Meski telah memasuki masa transisi, kata dia, namun pemerintah masih menerapkan pembatasan dengan sejumlah kelonggaran. "Jadi pelonggaran masa transisi ini bakal dipertahankan lama."

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Wisata Karang Boma Cliff: Harga Tiket, Lokasi, dan Cara Menuju Kesana

1 hari lalu

Wisata Karang Boma Cliff: Harga Tiket, Lokasi, dan Cara Menuju Kesana

Weekend ini bisa agendakan untuk melancong ke Wisata Karang Boma Cliff. Tempat ini cocok bagi para sunset seekers atau pencari matahari terbenam.

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

1 hari lalu

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

Gelaran Solo Great Sale atau SGS kembali hadir di Kota Solo, Jawa Tengah, menyemarakkan bulan Mei 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

1 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

2 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

2 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

5 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

5 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya