TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, Munahar Muchtar mengaku telah meminta kepada DPR RI dan pemerintah Indonesia agar membatalkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mengikuti Apel Siaga Ganyang Komunis yang diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212.

"Kalau nanti di DPR tetap dijalankan, maka majelis ulama akan membuat masiroh kubro, melaksanakannya secara besar-besaran. 80 persen umat Islam akan turun ke jalan, 212 jilid kedua akan terjadi, bahkan lebih besar," kata Munahar kepada peserta apel di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta Selatan pada Minggu, 5 Juli 2020.

Menurut Munahar, MUI telah mengeluarkan maklumat bahaya laten Komunis gaya baru. Menurut dia, komunis adalah musuh nyata dan terbesar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

"Tidak ada hak bagi Komunis untuk hidup di negara yang kita cintai ini," ujar Munahar.

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi merupakan usulan dari DPR RI. Sejauh ini, pemerintah belum menyatakan sikap tegas menolak RUU tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahkan mengatakan pemerintah masih mengkaji draf aturan itu.

Draf RUU ini terdiri dari 10 bab. Yakni Ketentuan Umum; Haluan Ideologi Pancasila; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Pembangunan Nasional; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga; Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Dalam Ketentuan Umum, Haluan Ideologi Pancasila dijelaskan sebagai pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial.

Dalam Bab II Pasal 2, Haluan Ideologi Pancasila terdiri atas pokok-pokok pikiran dan fungsi Haluan Ideologi Pancasila; tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila; masyarakat Pancasila; dan demokrasi Pancasila.

Adapun yang menuai kontroversi di antaranya Pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila. Disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Pasal 7 yang memuat setidaknya tiga kata kunci, yakni trisila, ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan ini dikritik lantaran dianggap merujuk pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

RUU Haluan Ideologi Pancasila ini dibuat untuk memperkuat posisi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tertuang dalam Pasal 44. Selama ini, keberadaan BPIP berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

Para pihak yang keberatan dengan RUU HIP juga mempersoalkan ketiadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Nomor XXV Tahun 1966 dalam konsideran. Tap yang diteken Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme.