TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membutuhkan bantuan pihak swasta dan warga untuk menyediakan bantuan sosial atau bansos. Dana penanggulangan pandemi Covid-19 yang dianggarkan Rp 5,032 triliun tidak mencukupi.

"Dana yang kami siapkan tentulah tidak cukup. Kami membutuhkan dukungan dari dunia usaha, pihak swasta, dari semua partisipasi setiap warga Jakarta yang ingin berbagi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam unggahan Youtube Pemerintah DKI.

Pernyataan itu disampaikan saat Riza menghadiri penyerahan bansos dari Kementerian Sosial kepada Badan Musyawarah (Bamus) Betawi pada 3 Juli 2020. Video pemberian bantuan itu diunggah di akun Youtube pemerintah DKI pada 5 Juli.

Anggaran Rp 5 triliun itu, kata dia, untuk membiayai tiga aspek, yaitu pencegahan dan penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial berupa bansos, dan stimulus pemulihan ekonomi. Anggaran itu masuk dalam pos belanja tak terduga (BTT).

Pemerintah DKI telah mengadakan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) sebagai sarana masyarakat menyalurkan bantuannya. Pemerintah bakal meneruskan bantuan dari masyarakat kepada mereka yang terdampak pandemi Covid-19.

Menurut dia, program itu diinisiasi Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia mengajak partisipasi warga untuk menolong orang lain. "Saatnya kita tunjukkan solidaritas kita bersama. Saatnya kita perhatikan seluruh warga yang membutuhkan," ucap politikus Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Wagub DKI mengatakan, ada 2.153.196 kepala keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan sosial tahap kedua. Sedangkan penerima bantuan sosial DKI tahap pertama berjumlah 3,7 juta jiwa atau dikonversi menjadi 1,2 juta kepala keluarga. Pemerintah DKI harus menyalurkan bantuan sosial hingga Desember 2020 sesuai arahan pemerintah pusat.