PSI Minta Anies Baswedan Benahi Pasar Tradisional

Reporter

Adam Prireza

Jumat, 10 Juli 2020 13:06 WIB

Suasana aktivitas jual beli di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Minggu, 14 Juni 2020. Anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan pasar tradisional rentan menjadi tempat penularan COVID-19 salah satunya akibat sarana pencegahan yang dinilai belum memadai. Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat lebih dari 400 pedagang di 93 pasar terinfeksi virus corona. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenahi pasar tradisional untuk menekan penyebaran Covid-19. Anggota Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI William Aditya Sarana mengatakan saat ini pasar tradisional rawan menjadi episentum penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, Cina itu.

Jika dibiarkan, lonjakan kasus positif Covid-19 berpotensi terus terjadi. DKI Jakarta perlu terobosan dan ketegasan untuk memutus rantai penyebaran virus. “Sekarang ini virus dari pasar tradisional sudah merambah ke pemukiman sekitar,” kata William dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 10 Juli 2020.

Sebelumnya, William melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Jaya Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam sidak itu, ia tidak menemukan ketentuan tentang pembatasan pengunjung pasar hingga 50 persen. Padahal, kata dia, sejak aturan ganjil genap bagi pedagang dihapus, kapasitas pengunjung pasar seharusnya diawasi dengan ketat.

Ia juga menemukan pos pemantauan pengunjung di samping parkiran motor, bukan di pintu masuk pasar. Hal itu menyebabkan pengunjung yang berjalan kaki dapat dengan mudah lolos dari penghitungan.

Pengelola pasar tradisional itu, kata William, juga tak punya hitungan pasti mengenai jumlah pengunjung yang diperbolehkan masuk. “Diperkirakan 500 pengunjung boleh masuk pasar, tapi itu hanya tebakan pengelola pasar saja. Tapi bagaimana mau dibatasi kalau tidak ada yang menghitung?”

Saat ke pasar tradisional itu William menemukan hanya ada sekitar 10 ASN yang berkeliling mendisiplinkan penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Transisi. Fungsi ASN yang berkeliling di pasar itu belum optimal.

Pengerahan 5000 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memantau juga masih belum menjamin pelaksanaan protokol kesehatan akibat buruknya sistem ventilasi dan minimnya jarak antar lapak pedagang. “Sehingga risiko penularan tinggi,” kata William.

Advertising
Advertising

Meski begitu, William memuji langkah Pemprov DKI yang membekali ASN di pasar dengan tes swab serta masker dan pelindung wajah. Menurut dia, tes swab harus dilakukan bukan hanya untuk petugas ASN, tapi juga untuk pedagang dan pekerja pasar tradisional.

Berita terkait

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

12 jam lalu

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

Baca Selengkapnya

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

1 hari lalu

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.

Baca Selengkapnya

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

1 hari lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

Baca Selengkapnya

Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

2 hari lalu

Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

Sejak Oktober 2023 lalu, Pemerintah telah mengumumkan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

2 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

5 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

5 hari lalu

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

6 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

6 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

8 hari lalu

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.

Baca Selengkapnya