TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan reklamasi Ancol merupakan bagian dari program pengendalian banjir di Jakarta

Hal tersebut kata Anies, lantaran lahan reklamasi yang terbentuk di pantai Ancol berasal dari lumpur hasil pengurukan sungai dan waduk di Jakarta. "Lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir," ujarnya dalam video di Youtube Pemprov DKI, Sabtu 11 Juli 2020.

Anies mengatakan waduk-waduk dan sungai di Jakarta kerap menjadi dangkal akibat sedimentasi alami, sehingga kondisi tersebut berpotensi menyebabkan banjir di Jakarta. Maka, lanjut dia, sejak 2009 dilakukan pengurukan di waduk dan sungai sebagai salah satu upaya dalam mengatasi banjir.

Hasilnya kata Anies, setelah 11 tahun dilakukan pengurukan di sungai dan waduk terdapat 3,4 juta meter kubik lumpur yang ditimbun di kawasan pantai Ancol. Lumpur itu kini sudah menjadi daratan timbul seluas 20 hektare.

Anies menyatakan program pengerukan sungai dan waduk itu akan terus dilaksanakan dan membutuhkan tempat untuk lokasi penimbunan. Menurut dia, dari hasil kajian diperkirakan butuh kawasan seluas 150 hektare untuk menampung lumpur pengerukan, dan lokasi tersebut ditetapkan di pantai Ancol.

"Jadi begini, pengerukan ini akan jalan terus. Pengerukan sungai dan waduk, bahkan ke depan penggalian terowongan MRT, tanahnya pun akan ditimbun di tempat ini. Karena itulah ada kajiannya, dan dari hasil kajian Amdal-nya, lokasi yang dibutuhkan adalah sebesar 155 hektare. 120 hektare di sisi timur, dan sisanya 35 hektare di sisi barat," ujarnya.

Anies mengatakan bahwa perluasan daratan Ancol tersebut juga tidak akan berpotensi menyebabkan banjir karena tidak berada di hilir sungai yang akan menghambat arus sungai.

Anies pun telah mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk reklamasi Ancol dan pemanfaatannya. Dia mengklaim bahwa lahan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan publik.