F-PDIP Yakin Anies Tak Sanggup Tarik Rem Darurat PSBB Transisi

Senin, 13 Juli 2020 12:15 WIB

Ilustrasi cek poin PSBB/TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjutak yakin bahwa Gubernur Anies Baswedan tak akan sanggup menarik rem darurat untuk mencabut masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi. "Masa mau ditarik rem lagi? Emangnya masyarakat mau?” ujar Gilbert saat dihubungi, Senin 13 Juli 2020.

Gilbert menyampaikan pernyataan itu sehubungan dengan Anies yang akan menghentikan PSBB transisi jika kasus penularan Covid-19 bertambah. “Dengan tipikal dia memimpin seperti itu, saya enggak yakin dia akan mampu menarik rem ini."

Gilbert menjelaskan pertama karena kondisi anggaran di APBD DKI tahun ini tidak memungkinkan untuk menerapkan PSBB kembali. Setidaknya kata dia untuk melaksanakan PSBB DKI membutuhkan dana Rp 3 triliun seperti PSBB sebelumnya. Sedangkan APBD DKI tahun ini mengalami kontraksi hingga 53 persen. Dari APBD DKI 2020 senilai Rp 87,9 triliun diperkirakan menurun menjadi Rp 44,66 triliun.

Gilbert mendesak Pemerintah DKI Jakarta segera mengevaluasi pelaksanaan PSBB transisi. Karena penularan Covid-19 di DKI Jakarta dalam sepekan memecahkan rekor penambahan tertinggi. Ahad kemarin, 12 Juli 2020, tercatat ada 404 kasus, dan sehari sebelumnya 359 kasus.

Anies mengingatkan agar jangan sampai situasi ini jalan terus. “Sehingga harus menarik rem darurat atau emergency brake policy." Jika rem darurat ditarik, Jakarta akan mengalami pengetatan kembali dengan membatasi kegiatan perekonomian, perkantoran, sosial hingga keagamaan.

"Bila itu terjadi, kita semua harus kembali dalam rumah, kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti." Anies Baswedan mengingatkan warga untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak.

Advertising
Advertising

Menurut Gilbert, meledaknya kasus penularan Covid 19 merupakan bukti pengawasan oleh Pemerintah DKI lemah. "Kalau ada pengawasan dari dua pekan lalu, ya nggak mungkin begini."

Berita terkait

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

5 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

5 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

8 jam lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

8 jam lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

11 jam lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

13 jam lalu

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

13 jam lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

23 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

Partai Golkar DKI menyatakan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jawa Barat, bukan di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya