TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menuntut Gubernur DKI Anies Baswedan mencabut keputusan soal reklamasi Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan). Koalisi menganggap pemberian izin itu mengandung banyak masalah.

"Koalisi menilai penerbitan izin tersebut sarat dengan masalah," demikian bunyi keterangan tertulis koalisi, Selasa, 14 Juli 2020.

Masalah pertama, yakni penerbitan izin dianggap berjalan secara diam-diam. Anies meneken Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare pada 24 Februari 2020.

Koalisi juga mempersoalkan bahwa pemerintah DKI memaknai proyek ini bukan sebagai reklamasi, tapi perluasan tanah. Padahal, mengonversi wilayah laut pesisir menjadi daratan merupakan reklamasi. Koalisi merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Kedua, penerbitan izin melanggar ketentuan UU Pesisir dan Pulau Kecil serta Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kepgub 237/2020 juga tidak mempertimbangkan peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Karena tiadanya dasar hukum perencanaan ruang tersebut, patut diduga adanya pelanggaran pidana tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang," ujar koalisi. "Sanksi pidana paling banyak Rp 500 juta serta penghentian tidak hormat dari jabatannya."<!--more-->

Ketiga, koalisi menduga Kepgub Anies Baswedan tidak memenuhi syarat administrasi formil maupun substansial terhadap perlidungan dan pengelolaan lingkungan. Menurut koalisi, PT Pembangunan Jaya Ancol seharusnya memenuhi beberapa persyaratan sebelum pemerintah menerbitkan izin.

Syarat itu antara lain kajian lingkungan hidup strategis, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, surat kelayakan lingkungan hidup, izin lingkungan, dan rencana induk reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2020. Foto : Hadi Ahdiana

Keempat, reklamasi Ancol berdampak pada kesejahteraan nelayan. Koalisi Teluk Jakarta sebelumnya menggugat rencana pembangunan Pulau I dan K lantaran bakal menghilangkan wilayah tangkap ikan nelayan. Sebab, kawasan itu satu kesatuan ekosistem teluk Jakarta. Pendapatan nelayan pun berpotensi tergerus.

"Reklamasi Ancol merupakan bentuk perampasan laut berupa konversi kawasan perairan yang merupakan milik bersama publik menjadi konversi dalam bentuk komersialisasi ruang pesisir yang akan merugikan nelayan tradisional dan merusak lingkungan hidup," jelas koalisi.

Pemerintah DKI mengakui reklamasi Ancol akan dibangun di sebagian lahan perencanaan Pulau K dan L. Anies sebelumnya telah mencabut izin untuk 13 pulau buatan, salah satunya Pulau K. Sementara izin Pulau L tak berlaku lagi sejak September 2013.