TEMPO.CO, Bekasi - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menutup lokasi tambang ilegal di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jumat. Tempat galian tanah merah itu dimiliki pengusaha yang belum mengantongi Izin Usaha Penambangan (IUP).

Penutupan tambang ilegal yang sudah berjalan enam tahun ini ditandai dengan pemasangan spanduk peringatan sekaligus pengumuman kepada masyarakat bahwa lokasi pertambangan ini belum mengantongi IUP sehingga aktivitas pekerja harus dihentikan.

Uu mengatakan pengusaha juga diwajibkan mengurus IUP terlebih dahulu dan meminta izin kepada masyarakat sekitar. "Jika IUP diperlihatkan, insya Allah aktivitas pertambangan tidak akan mengganggu masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Tapi kalau seperti ini tidak memiliki izin, seenaknya, akhirnya lingkungan yang rusak," kata Wagub Jabar, di Bekasi, Jumat 17 Juli 2020.

Wagub Jabar bersama petugas juga menyita dua unit alat berat yang sedang beroperasi. "Kami akan pidanakan karena ini sudah berlangsung lama dan sudah beberapa kali dikasih saran untuk membuat legalitas, tapi tidak (dituruti)," kata Wagub Uu Ruzhanul Ulum.

Pemprov Jabar bersama Pemkab Bekasi sebelumnya sudah meminta pengusaha galian tanah merah tersebut untuk melengkapi perizinan. "Dengan tidak ada IUP maka tidak ada jaminan aktivitas pertambangan aman bagi lingkungan dan tidak akan membahayakan masyarakat sekitar," katanya.

Uu menegaskan semua pengusaha tambang harus mengikuti aturan dan persyaratan yang berlaku dengan memperhatikan zona wilayah serta melaksanakan kewajiban reklamasi.

"Jika IUP diperlihatkan, insya Allah aktivitas pertambangan tidak akan mengganggu masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Tapi kalau seperti ini tidak memiliki izin, seenaknya, akhirnya lingkungan yang rusak."

Ketua BPD Kertarahayu Kecamatan Seru Dedi menjelaskan aktivitas galian tanah merah di desanya sudah berlangsung sejak 2014. Selama enam tahun itu pula, pengusaha tidak pernah mengurus izin kepada pemda.

Wajar jika warga khawatir aktivitas ilegal tersebut akan membawa bencana jangka panjang bagi masyarakat sekitar, kata Dedi.

Warga juga menilai aktivitas tambang ilegal tersebut mengganggu pengembangan pariwisata di Desa Kertarahayu. Sejak 2010, Kertarahayu ditetapkan sebagai Desa Wisata berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No 3 tahun 2010. Saat ini warga secara swadaya sedang membangun jembatan warna-warni yang disebut dengan Sasak Mare. Selain itu warga juga sedang fokus mengembangkan wisata berenang di Muara Cikahuripan yang merupakan pertemuan antara Sungai Cigelam dan Sungai Cikarang.