TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini menyatakan rendahnya serapan anggaran dalam program pengendalian banjir Jakarta pada APBD 2019 terkendala oleh pembebsan lahan.

Juaini menyebutkan pada 2019 Dinas SDA hanya bisa melakukan pembebasan lahan hanya separuh dari target yang ditetapkan.

"Kemarin ada efisiensi, terbesar di pemebesan lahan hanya separuh, separuhnya belum,"ujarnya di Komisi D DPRD DKI, Selasa 28 Juli 2020.

Juaini menyebutkan, program pembebasan lahan merupakan salah satu faktor yang cukup besar mempengaruhi serapan anggaran. Menurut dia, jika program pembebasan lahan bisa terealiasai 100 persen maka serapan anggaran pengendalian banjir dan abarsi akan mencapai 80 persen. Sedangkan pada 2019 tersebut serapan program pengendalian banjir dan abarsi hanya 63,76 persen.

Selain itu Juaini rendahnya serapan juga disebakan oleh tawaran dari rekanan terhadap sejumlah proyek tidak 100 persen. "Kemudian juga ada penawaran yang tidak 100 persen ini juga berdampak pada serapan," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah Fraksi DPRD mengkritik serapan anggaran program pengendalian banjir Pemerintah DKI pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019 yang masih rendah yaitu hanya 63,76 persen dari anggaran Rp Rp 3,31 triliun hanya terealisasi Rp 2,11 triliun.

"Ini menunjukan bahwa realiasasi pembangunan dan pengendalian banjir tidak sesuai dengan yang direncanakan," ujar anggota Fraksi Gerindra Zuhdi Mahmudi dalam rapat paripurna DPRD, Senin 27 Juli 2020.

Zuhdi mengatakan hal tersebut menunjukan bahwa pengendalian banjir tidka terealisasi dengan baik, padahal program pengendalian banjir merupakan salah satu program prioritas. Menurut dia rendahnya serapan banjir tersebut juga berdampak kepada banjir yang melanda Jakarta pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020.

Zuhdi mengatakan banjir yang melanda Jakarta pada awal tahun lalu bukan hanya disebabkan oleh rendahnya faktor resapan air di selatan Jakarta, tali juga penataan drainase yang juga buruk. Dia juga menyangkal bahwa faktor banjir Jakarta saat itu karena curah hujan yang ekstrim.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Fraksi PDI P DPRD DKI, Ima Mahdia bahwa rendahnya serapan anggaran program pengendalian banjir. "Pelaksanaan anggaran program pengendalian banjir abarsi baru mencapai 63,76 dari target Rp 3,31 triliun berarti belum maksimal," ujarnya dalam rapat paripurna

Ima mengatakan rendahnya serapan anggaran banjir karena belum maksimalnya pembebasan lahan dan pembangunan proyek. Menurut dia, hal tersebut akan berdampak negatif kepada masyarakat, yakni potensi terjadinya banjir Jakarta.