TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta pemerintah lebih serius mengawasi protokol kesehatan pada perpanjangan PSBB transisi yang ketiga. PSBB transisi fase pertama ini bakal diperpanjang sampai 13 Agustus 2020.

"Yang pertama harus dilakukan adalah mendisiplinkan masyarakat dengan lebih tegas," kata Mujiyono saat dihubungi, Sabtu, 1 Agustus 2020.

Pemerintah bisa melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk mengawasi protokol kesehatan selama masa transisi. Menurut dia, pelibatan TNI dan polisi masih belum cukup untuk membantu mengawasi protokol kesehatan.

Mujiyono melihat peran organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila dan yang berbasis kedaerahan seperti Forum Komunikasi Anak Betawi, Forum Betawi Rempug dan ormas kewilayahan lainnya bisa dirangkul untuk membantu pengawasan pada masa transisi ini.

"Mereka kalau dilibatkan bakal sangat membantu karena ada kedekatan suku. Ini belum terlihat di Jakarta."

Politikus Demokrat ini mengatakan selama masa transisi pelanggaran PSBB naik empat kali lipat. Sebab, sebagian masyarakat menganggap keadaan wabah ini sudah aman. "Ini sangat keliru di tengah kenaikan penularan kasus jangan sampai kita abai terhadap protokol kesehatan."

Selain itu, pemerintah juga harus bekerja keras untuk mencegah penularan virus di perkantoran. Menurut Mujiyono, klaster perkantoran ini sangat berpotensi untuk terus menyumbang kasus baru penularan virus."Perkantoran sudah aktif semua. Mobilitas sudah sangat tinggi di sana. Jadi perlu perhatian khusus."