TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai penerapan ganjil genap di Ibu Kota tidak tepat di tengah pandemi Covid-19. Sebab, menurut dia, tidak ada alasan mendasar diberlakukannya ganjil genap.

"Dasar kebijakan tidak jelas," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Agustus 2020.

Politikus PDIP ini menyebut, selama sekolah belum dibuka, kemacetan bukan alasan mendesak untuk menjalankan ganjil genap. Kemudian mencegah penularan virus corona tak cukup hanya dengan membatasi mobilitas warga lewat ganjil genap atau tes swab.

Menurut dia, untuk menekan penularan Covid-19, warga harus disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Gilbert menanggap membatasi pergerakan di tengah warga sedang berupaya mencari nafkah bukan keputusan yang bijak. Risiko warga terpapar Covid-19 di kendaraan umum justru berpotensi meningkat.

Belum lagi beberapa perusahaan sudah menetapkan kebijakan agar karyawannya masuk kantor di masa PSBB transisi.

"Kalau untuk mengurangi karyawan yang masuk, maka karyawan tetap akan masuk karena masalah peraturan kantor dan risiko tertular karena transportasi umum lebih berisiko daripada kendaraan pribadi," jelas dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan ganjil genap kembali diberlakukan mulai hari ini. Keputusan itu bersamaan dengan perpanjangan PSBB transisi fase 1 untuk ketiga kalinya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan kebijakan penerapan kembali ganjil genap merupakan rem darurat atau emergency brake policy guna menekan angka penularan Covid-19.