TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi perhatian atas istilah penyebutan hunian yang dibangun untuk warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Permukiman yang pernah digusur oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu kini dibangun kembali dengan sebutan Kampung Susun.

"Kota seperti Jakarta punya tradisi panjang tentang perkampungan. Karena itu, saya mendukung sekali istilah yang dibangun di sini, bukan rumah susun, tapi Kampung Susun Akuarium," ujar Anies dalam acara groundbreaking, Senin, 17 Agustus 2020.

Menurut Anies, kampung memang harus dikembangkan dan terus menemukan format-format baru. Sementara yang harus ditiadakan dari kampung adalah kumuhnya.

Untuk Kampung Susun Akuarium, Anies berujar bahwa rancangannya dibangun dengan melibatkan partisipasi warga. Proses penyusunan kampung ini juga memakan waktu yang panjang.

"Karena itulah apa yang dikerjakan di tempat ini Insya Allah akan menjadi tonggak baru dan penjuru baru untuk penataan kampung, baik di Jakarta maupun berbagai tempat di seluruh Indonesia," kata Anies.

Dari maket atau tiruan tiga dimensi Kampung Susun Akuarium yang dipamerkan di acara groundbreaking, bangunan tersebut tampak seperti hunian vertikal atau rusun. Kampung Susun Akuarium terlihat memiliki lima gedung atau blok hunian yang dilengkapi dengan taman di sekitarnya. Setiap bangunan terdiri dari beberapa lantai.

Pelaksana tugas atau Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan terdapat 241 unit hunian dari total lima blok di Kampung Susun Akuarium. Masing-masing blok, kata dia, memiliki jumlah unit yang berbeda.

"Ada dua tipikal yang 56 unit, dua tipikal 48 unit. Satunya Blok C yang ada di ujung, kurang lebih 33 unit," kata dia.

Baca juga: Bangun Kampung Susun, Anies Baswedan Dapat Hadiah dari Warga Kampung Akuarium

Sarjoko mengatakan, proyek yang digagas Anies Baswedan ini rencananya rampung pada Desember 2021. Proyek Kampung Susun Akuarium ini akan dibangun dengan biaya dari kewajiban pengembang, yakni PT Almaron Perkasa. Menurut dia, dana yang sudah didapat dari perusahaan tersebut mencapai Rp 62 miliar. "Tapi nanti kalau tidak cukup, ya nanti kita akan carikan alternatif pembiayaan dari kewajiban perusahaan yang lain," kata Sarjoko.