TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol menyebut perusahaan dengan kode bursa PPJA itu mengalami kerugian Rp 146,37 miliar selama semester I tahun 2020.

Direktur Keuangan PPJA Hari Sundjojo menjelaskan laba bersih perusahaan turun hingga 306 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar positif Rp71,22 miliar.

"Selain itu, pendapatan usaha tercatat turun 58 persen per 30 Juni 2020 sebesar Rp254,21 miliar, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp607,89 miliar," ungkap Hari pada paparan publik secara daring di Jakarta, Senin 24 Agustus 2020.

Dari segi aset, perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 10 persen yakni dari Rp4,09 triliun pada 31 Desember 2019 menjadi Rp4,5 triliun per 30 Juni 2020.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, liabilitas Ancol meningkat 29 persen dari Rp1,9 triliun menjadi Rp2,5 triliun pada periode yang sama. Sementara dari segi ekuitas, terjadi penurunan dari Rp2,1 triliun menjadi Rp2,0 triliun.

Baca juga: Ancol Tengah Selesaikan Lanjutan Izin Reklamasi Perluasan Kawasan

Direktur Utama PJAA Teuku Sahir Syahali mengatakan lini bisnis perusahaan masih fokus pada pengembangan pariwisata sebagai pusat rekreasi dan hiburan terpadu dan terbesar di Indonesia. PJAA merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kepemilikan saham 72 persen, PT Pembangunan Jaya 18,01 persen, dan 9,99 persen saham dimiliki masyarakat.

Kendati merugi, manajemen Ancol tengah menyelesaikan izin lanjutan reklamasi perluasan kawasan rekreasi seluas 155 hektare. Hal ini mengacu Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertanggal 24 Februari 2020.

"Perluasan kawasan Ancol sekarang dalam hal perizinan seperti Amdal dan penggunaan material. Insya Allah kita akan selesaikan segera, sesuai dengan amanat Kepgub tersebut," kata Teuku Sahir Syahali dalam paparan publik perseroan.

Sahir menjelaskan gambaran umum reklamasi Ancol itu akan membuat tempat pariwisata itu sebagai "Brand of Indonesia". Dia mengakui pengembangan kawasan membutuhkan perluasan area untuk lebih banyak mendatangkan wisatawan mancanegara serta menahan devisa keluar dari Indonesia.