TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sepekan terakhir, positivity rate atau rasio positif penularan Covid-19 di Jakarta tercatat mencapai 10 persen. Gubernur DKI Anies Baswedan sebelumnya telah menyebutkan bahwa rasio positif 10 persen merupakan ambang bahaya, bahkan ia mempertimbangkan kebijakan rem darurat atau menghentikan PSBB transisi jika angka penularan tak kunjung turun.

Tempo mewawancarai sejumlah warga DKI mengenai angka penularan Covid-19 yang terus meningkat, bagaimana harapan dan saran mereka untuk pemerintah, serta kesiapan mereka jika sewaktu-waktu Anies Baswedan memperketat aturan pembatasan sosial atau bahkan memberlakukan kembali PSBB.

Seorang pedagang kaki lima, Udin, berharap pemerintah bisa menekan angka penularan tanpa memberlakukan PSBB, karena jika PSBB diberlakukan, ia khawatir kondisi ekonominya akan semakin terpuruk. “Siap engga siap sih. Kalau PSBB lagi saya terpaksa pulang kampung. Sekarang saja dagangan saya sudah engga laku,” ujarnya kepada Tempo di Matraman, Jakarta Timur, Selasa, 25 Agustus 2020.

Seorang petugas kebersihan, Rangga, 40 tahun, mengaku prihatin dengan orang-orang di sekitarnya yang ekonominya terdampak pembatasan sosial, sehingga kerap merasa jengkel melihat banyaknya warga yang masih serampangan mengabaikan protokol kesehatan.

Ia pun berharap pemerintah bisa menemukan aturan yang efektif yang bisa membuat warga patuh protokol kesehatan tanpa harus menerapkan PSBB, selebihnya, ia menantikan adanya vaksin ataupun obat Covid-19 yang bisa mengakhiri pandemi.

Baca juga: Bahaya, Positivity Rate Covid-19 DKI Jakarta Pekan Ini Sentuh Angka 10 Persen

“Saya sering lihat orang melanggar, terang-terangan malah. Seharusnya kan aturannya dipatuhi. Kalau bisa juga ada vaksinasi, biar Covid-19 ini segera berlalu,” kata Rangga.

Pada 17 Agustus lalu, Anies menyampaikan bahwa rasio positif Covid-19 yang saat itu berada di angka 8,9 persen sudah mengkhawatirkan, dan berada di ambang bahya jika sampai 10 persen. Anies pun menyatakan akan terus memantau laju rasio positif tersebut, serta mulai mempertimbangkan opsi kebijakan rem darurat atau emergency brake policy pada PSBB transisi jika ternyata angka penularan tak kunjung terkendali.

Namun, opsi rem darurat tersebut mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Banyak yang setuju, tetapi juga banyak yang merasa opsi tersebut terlalu berisiko, khususnya terhadap warga yang rentan secara eknomi.

Fauzan, 24 tahun, wirausahawan, menganggap opsi PSBB tak bisa lagi diperhitungkan. Menurutnya, selain berisiko bagi perekonomian warga, pemerintah semestinya lebih fokus mencari kebijakan yang lebih baik , serta membangun kesadaran masyarakat hingga ke akar rumput untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan sekalipun saat tidak diawasi.

“PSBB bukan lagi hal yang bisa diperhitungkan. Perlu membuat kebiasaan baru itu sampai ke level akar rumput,” ujar Fauzan.

Pendapat serupa disampaikan Dhini, 28 tahun, karyawan swasta, yang mengatakan bahwa PSBB tidak sepenuhnya efektif, karena salah satu permasalahan utama merupakan perilaku masyarakat yang tidak disiplin.

Menurut perempuan ini, angka penularan Covid-19 bisa ditekan dengan sikap disiplin warga yang dipengaruhi edukasi dan kebijakan yang efektif dari pemerintah. Jika penularan Covid-19 bisa ditekan, positivity rate pun akan turun. “Jakarta bisa dibilang punya permasalahan utama di perilaku masyarakatnya. PSBB yang sudah diterapkan nyatanya juga tidak sepenuhnya efektif,” ujar Dhini.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF | TD