TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Budget Center (IBC) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 12 keluhan soal pendistribusian bantuan sosial alias bansos tahap 1-4 di Jakarta. Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengatakan ada tiga jenis keluhan soal bansos bagi warga terdampak pandemi Covid-19 itu.

"Pertama pengurangan isi paket bansos oleh pihak RT (rukun tetangga) sebanyak tujuh laporan," kata peneliti ICW itu dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 Agustus 2020.

Keluhan masyarakat yang lain ada temuan satu warga memperoleh dua bansos, yaitu dari pemerintah DKI dan bantuan presiden. Keluhan ketiga adalah warga terdaftar sebagai penerima bansos, tapi tidak memperoleh bantuan lantaran pindah domisili. Ada empat keluhan untuk masalah ini.

Menurut Dewi, ICW telah mengonfirmasi keluhan pengurangan isi paket sembako kepada RT/RW pelapor. "Pengurangan isi paket bansos dilakukan agar warga yang tidak mendapatkan bansos juga bisa dapat bansos."

Baca juga: Polda Metro Tebar 15 Ribu Paket Sembako ke Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang

Pihak RT juga menyampaikan data penerima bansos dari pemerintah DKI dan presiden tumpang tindih. Walhasil, ada satu keluarga bisa mendapatkan dua bantuan sosial dari sumber berbeda.

Laporan soal bansos ini masuk dalam posko pengaduan yang dibuka IBC dan ICW sejak 1 Juni 2020.

Dari data yang diterima IBC dan ICW, pemerintah DKI telah menggelontorkan anggaran bansos Rp 1,22 triliun pada April-Juli 2020. Dana ini diperuntukkan membeli kebutuhan bahan pokok untuk bansos tahap 1-4, termasuk biaya pengiriman, kardus, dan ongkos kerja.