TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra menyinggung sikap sejumlah fraksi yang memutuskan walkout dalam rapat paripurna DPRD DKI tentang pengesahan rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2) APBD DKI tahun 2019.

Wakil ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Muhamad Taufik menyatakan anggota dewan yang walkout harus kembali mengikuti bimbingan teknis atau bimtek. "Saya pikir dewan perlu bimtek lagi," ujarnya dalam rapat paripurna, Senin 7 September 2020.

Taufik mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah jelas bahwa tidak ada hak fraksi untuk menolak atau tidak terkait P2 APBD. Alasannya kata dia, APBD tersebut sudah disahkan oleh DPRD dan eksekutif sebelumnya.

Taufik menyebutkan dalam pembahasan saat ini dewan memberikan rekomendasi dalam bentuk peraturan daerah agar nanti dilaksanakan oleh Pemerintah DKI. "Aturan UU di PP 12 tidak hak untuk menolak," katanya.

Taufik menjelaskan terkait protes sejumlah fraksi tentang hasil reses yang masih belum terakomodir karena di P2 APBD tersebut untuk tahun anggaran 2019 yang disusun oleh DPRD periode sebelumnya. Sedangkan hasil reses dewan sekarang kata dia, diakomodir di APBD tahun ini dan tahun depan.

Sebelumnya empat fraksi yaitu PAN, PSI, Nasdem dan Golkar memutuskan walkout dari paripurna karena menolak P2 APBD.

"Interupsi pimpinan, kami dari Golkar menyatakan menolak P2 APBD, dan kami memutuskan untuk walkout," ujar anggota Fraksi Golkar Basri Baco dalam rapat paripurna.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Nasdem, PAN, dan PSI memutuskan untuk meninggalkan rapat paripurna satu persatu. "Di rapat terhormat ini kami dari PSI menyatakan walkout dan PSI juga menolak tentang P2 APBD," ujar anggota Fraksi PSI Anthony Winza.

Di awal sidang paripurna, dihujani interupsi dari beberapa fraksi yang menolak P2 APBD 2019. Anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim menyatakan realisasi anggaran APBD 2019 belum menyeluruh dirasakan oleh masyarakat, hal ini terlihat dari jumlah RW kumuh di Jakarta masih tinggi. "Di lapangan masih ada pemukiman warga yang belum masuk air, RW kumuh masih banyak," katanya.

Penolakan juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Golkar Basri Baco. Menurut dia, APBD DKI 2019 belum mengakomodir hasil reses anggota dewan. Padahal anggota dewan telah tiga kali melalukan reses sejak dilantik tahun lalu.

"Sudah satu tahun dilantik tiga melakukan reses namun belum ada eksekutif mengakomodir. Melalui forum ini pimpinan dewan untuk menolak P2 APBD," katanya.

Sedangkan dari Fraksi PSI, August Hamanongan menyatakan bahwa proses pembahasan P2 APBD 2019 tidak transparan, banyak data yang tidak serahkan oleh eksekutif. "Kami juga akan menyampaikan keberatan dalam P2 APBD dengan alasan bahwa semua data yg diberikan tidak lengkap, kami pernah minta di fraksi, komisi tapi sampai saat ini data belum diserahkan," katanya.