TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menilai jam malam harus diberlakukan di Ibu Kota. Dia berujar, pemerintah DKI jangan tanggung-tanggung memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB lagi untuk menghindari kegagalan.

"Jam malam perlu diberlakukan. Kebijakan tanggung hanya akan menuai kegagalan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 10 September 2020.

Baca Juga: Siap-siap, Pelanggar Jam Malam di Depok Bakal Kena Sanksi Sore Ini

Jam malam terlebih dulu berlaku di Bogor dan disusul Depok. Pemerintah kota setempat melarang aktivitas usaha dan warga masih berjalan hingga malam hari guna menekan penularan Covid-19.

Gilbert mengingatkan agar pemerintah DKI tak sekadar mengganti istilah menjadi PSBB, tapi masih ada pelonggaran-pelonggaran seperti masa transisi. Tanpa pengetatan dan pengawasan yang tegas, menurut dia, masyarakat lagi yang akan menjadi korban.

"Jangan buat PSBB Transisi hanya ganti nama jadi PSBB Ketat dan masyarakat yang patuh, kaum disabilitas, dan anak-anak jadi korban," jelas dia.

Politikus PDIP ini menganggap, pengetatan PSBB sudah tepat. Namun, penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan perlu dilakukan dengan serius. Gilbert menyampaikan jangan sampai terjadi kegagalan seperti PSBB transisi karena pengawasan yang kendur.

"Bila ketidaktegasan merupakan penyebab gagalnya PSBB transisi, maka hal tersebut jangan sampai terulang di PSBB ketat," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan Ibu Kota kembali menerapkan PSBB seperti dulu mulai 14 September 2020. Kebijakan itu diambil setelah kasus pasien positif Covid-19 terus melonjak sejak PSBB transisi pada 5 Juni 2020. PSBB transisi fase I berakhir 10 September 2020.