TEMPO.CO, Jakarta - Pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB secara total oleh Anies Baswedan pada Rabu malam, 9 September 2020 disebut oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyebabkan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kebijakan PSBB total diambil lantaran penyebaran Covid-19 di Ibu Kota yang terus meningkat.

Selain itu, kata Riza, keputusan PSBB total dinilai sebagai upaya mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga, seperti arahan Presiden Joko Widodo.

“Mudah-mudahan kebijakan yang tadi malam diambil yang akan diberlakukan Senin ini bisa dipahami semua pihak,” ujar Riza di Balai Kota DKI pada Kamis, 10 September 2020.

Riza mengatakan, kebijakan PSBB semata-mata dimaksudkan untuk memastikan bahwa di Jakarta tidak ada peningkatan yang signifikan terkait penyebaran Corona.

Riza menggambarkan, meski persentase kematian menurun dan kesembuhan membaik, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jakarta terus meningkat.

Ditambah, kata dia, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU di 67 rumah sakit rujukan semakin menipis. Jika kondisi seperti saat ini terus dibiarkan, Riza mengatakan tempat merawat pasien Covid-19 akan penuh dalam waktu dekat. “Perlu ada kebijakan melakukan emergency break,” ucap Riza.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengatakan pengumuman dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai rencana menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB total menyebabkan ketidakpastian di pasar modal.

"Hari ini indeks masih ada ketidakpastian akibat announcement gubernur DKI tadi malam hingga pagi tadi indeks sudah di bawah 5.000," ujar Airlangga.

Ia mengatakan bahwa indeks telah menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan April lalu. Ia mengatakan sektor yang menunjukkan perbaikan sepanjang 1 April 2020-7 September 2020 antara lain adalah sektor industri kimia, pertanian, keuangan, pertambangan, dan konsumer.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengingatkan bahwa dalam kondisi pandemi ini kebijakan gas dan rem harus dikendalikan secara cermat. Kebijakan gas dan rem tidak bisa dilakukan secara mendadak. "Kita harus menjaga kepercayaan publik, karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental tapi ada sentimen, terutama di sektor capital market," kata Airlangga.

ADAM PRIREZA | CAESAR AKBAR