TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Embay Supriyantoro mengatakan pelibatan organisasinya dalam pengawasan protokol kesehatan Covid-19 bukan hal baru.

Sejak Musyawarah Besar ke-X Pemuda Pancasila pada Oktober 2019, kata Embay, organisasinya sudah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

"Jadi secara ke pemerintahan, politis maupun sosial, Pemuda Pancasila sudah harus ikut dalam penanganan Covid-19, karena sudah punya MoU dengan BNPB," ujar Embay kepada Tempo, Senin, 14 September 2020.

Menurut Embay, pelibatan Pemuda Pancasila bukan hanya pada penanganan Covid-19, namun di bencana lain seperti banjir dan kebakaran. Menurut dia, kegiatan-kegiatan sosial tersebut memang merupakan salah satu fungsi dari organisasi masyarakat atau Ormas.

"Bagaimana pun ormas ini merupakan bagian dari masyarakat yang terhimpun dalam organisasi. Tugas ormas adalah membantu pemerintah menerapkan kebijakan pemerintah daerahnya," kata dia.

Pagi ini, Senin, 14 September 2020, sejumlah Ormas mengikuti apel bersama TNI Polri di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah Pemuda Pancasila. Dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB fase 2 Jakarta, ormas tersebut akan dilibatkan untuk membantu penegakan protokol kesehatan Covid-19.

Sebelumnya, 18 komunitas dan Ormas di kawasan Pasar Tanah Abang direkrut oleh Polda Metro Jaya untuk membantu pengawasan penggunaan masker di masyarakat. Mereka diberi nama Tim Penegak. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana mengatakan pengawasan pemakaian masker tak cukup hanya melibatkan aparat keamanan saja, namun juga peran serta masyarakat.

"Mereka terdiri dari warga di Tanah Abang, Ormas, PD Pasar Jaya, dan karyawan Pasar Tanah Abang," ujar Nana di Tanah Abang, Jumat, 11 September 2020.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan anggota Tim Penegak nantinya akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke masyarakat. Langkah ini diambil agar Tim Penegak tidak sewenang-wenang memberikan sanksi kepada pelanggar.

"Karena kondisi masyarakat yang sedang susah, kena PHK, lalu kena denda juga. Makanya kalau bisa yang humanis, agar tercapai sasaran yang tinggi," kata dia.

M YUSUF MANURUNG | JULNIS FIRMANSYAH