TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah DKI Jakarta memberikan bantuan kepada pasien Covid-19 yang berstatus kepala keluarga dan pekerja lepas ketika diwajibkan untuk mengikuti isolasi mandiri.

"Untuk pasien yang berstatus sebagai kepala keluarga dan pekerja harian harus dijamin kesejahteraan keluarganya selama isolasi," ujar anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo saat dihubungi, Senin 21 September 2020.

Baca Juga: Sepekan PSBB Ketat, PSI: Kasus Positif Covid-19 Baru Masih Tinggi

Anggara mengatakan jika tidak ada bantuan maka pasien yang berstatus positif tersebut akan enggan untuk melakukan isolasi di fasilitas, karena mempunyai tanggung jawab untuk keluarganya.

Selain itu kata Anggara, Pemerintah DKI juga perlu untuk menyiapkan tempat isolasi tambahan selain di Wisma Atlet dan sejumlah hotel yang telah disiapkan. Karena angka penambahan kasus baru Covid-19 masih tinggi, dengan rata-rata seribu per hari.

Anggara mengusulkan Pemerintah DKI mulai menyiapkan rusun-rusun untuk dijadikan tempat isolasi. "Pemprov DKI harus mempercepat penyediaan ruang isolasi yang layak dan nyaman, dengan mempertimbangkan penggunaan rusun-rusun Jakarta yang masih kosong, karena jumlah peningkatan kasus harian masih sangat tinggi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Anggara Pemerintah DKI harus meningkatkan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan agar PSBB lebih maksimal. Terutama di kluster-kluster dengan angka penularan tinggi seperti perkantoran dan transportasi.

Dia menilai penerapan PSBB ketat jilid II Pemerintah DKI belum berdampak signifikan dalam menekan penularan Covid-19, karena angka penambahan kasus baru masih tinggi.

"PSI melihat PSBB masih belum membawa dampak yang signifikan. Berdasarkan data penambahan kasus harian, belum terjadi penurunan angka kasus harian di Jakarta, secara rata-rata masih berada di angka 1000 kasus per hari," ujarnya.