TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.

Dalam salah satu instruksinya, Anies meminta sistem deteksi dan peringatan dini banjir dapat lebih antisipatif, prediktif, cerdas, dan terpadu.

Baca juga : Anies Baswedan Sudah Terbitkan Ingub Soal Pengendalian dan Pencegahan Banjir di Musim Pancaroba

Anies Baswedan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dibantu oleh Dinas Sumber Daya dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir yang dapat dimonitor secara daring. Sistem itu juga diharapkan dapat memprediksi dan mengumumkan potensi kejadian banjir selambat-lambatnya 1 hari sebelum kejadian.

"Target selesai pada bulan September 2020," tulis salah satu instruksi tersebut.

Ingub ini ditandatangani Anies pada 15 September lalu dan ditujukan bagi seluruh jajaran walikota, kepala badan, hingga tingkat camat dan lurah di DKI Jakarta.

Adapun bagi BPBD dan Diskominfo dan Statistik, diminta menyusun sistem dan Standart Operational Procedure (SOP) penanggulangan bencana banjir yang memberikan arahan jelas, detail, dan terukur pada pihak-pihak terkait. Mulai dari internal maupun eksternal Pemprov DKI Jakarta.

Isinya terkait apa yang harus dilakukan di saat banjir telah terprediksi, saat banjir terjadi, dan pasca banjir. Pemberitahuan ini diminta diumumkan oleh sistem secara daring.

"Sehingga sebelum banjir melanda seluruh infrastruktur fisik maupun non-fisik telah dalam keadaan siap," tulis Anies Baswedan dalam Ingub tersebut.

Berhubungan dengan situasi pandemi Covid-19 yang melanda Jakarta, dalam instruksi tersebut BPBD bersama Dinas Sosial diminta Anies memastikan logistik, fasilita untuk mitigasi dan evakuasi penanganan banjir dalam keadaan siap menghadapi curah hujan ekstrem. Posko pun diminta agar telah disiapkan sebelum memasuki musim hujan.