TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak meminta Pemerintah DKI untuk mengevaluasi kebijakan di sektor transportasi pada penerapan PSBB ketat.

Menurut Gilbert kebijakan Pemerintah DKI disektor transportasi belum terukur sehingga belum berdampak dalam menekan angka penularan Covid 19. "Kebijakan yang terlalu menekankan instrument transportasi tidak bermanfaat. Harusnya ini dievaluasi sejak awal, agar kebijakan yang dikeluarkan terukur," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis 24 September 2020.

Gilbert mengatakan kebijakan disektor transportasi hanya berdampak pada pengurangan kepadatan lalu lintas, sedangkan penambahan kasus pasitif di Jakarta masih tinggi, bahkan di pekan pertama pemberlakuan PSBB ketat sejak 14 September lalu.

Baca juga : Epidemiolog Sebut Rahasia Efektivitas Pengetatan PSBB Jakarta, Apa Saja?

Gilbert menyebutkan Pemprov DKI seharusnya belajar dari kegagalan PSBB masa transisi, khususnya pengambilan kebijakan di sektor transportasi. Karena banyak kebijakan selama PSBB transisi lalu yang membuak kondisi wabah Covid 19 di Jakarta memburuk, seperti kebijakan pembatasan penumpang hingga ganjil genap.

Selain itu kata Gilbert, berdasarkan pernyataan Ketua Satgas Covid Doni Monardo bahwa sebagian besar pasien yang dirawat adalah pengguna transportasi publik, semakin memperkuat bahwa kebijakan penanganan Covid-19 menggunakan instrument transportasi adalah tidak tepat dan memperburuk pengendalian pandemi.

Gilbert meminta Pemerintah DKI untuk segera mengevaluasi kebijakan PSBB di sektor transportasi, agar penanganan Covid-19 di Jakarta berjalan dengan maksimal.

"Sudah saatnya dilakukan evaluasi manfaat kebijakan transportasi Covid-19 selama ini, apakah memperburuk kondisi secara keseluruhan," ujarnyaz

Menurut dia penyebab kegagalan PSBB transisi harus jadi bahan evaluasi, seperti komunikasi yang buruk, pengawasan dan ketegasan yang kurang dan contact tracing yang tidak optimal.