TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendorong Gubernur Anies Baswedan untuk meningkatkan kerja sama dengan para kepala daerah penyangga. Sebab, kebijakan DKI seperti PSBB maupun langkah penanggulangan Covid-19 lainnya dinilai tidak akan bisa efektif tanpa kerja sama dan dukungan daerah penyangga.

Anggota DPRD Komisi B Gilbert Simanjuntak menganggap PSBB Transisi yang lalu gagal karena beberapa hal, di antaranya masalah komunikasi, pengawasan, dan contact tracing yang rengkah, serta ada kebijakan yang tidak tepat guna.

Terlepas dari istilah apapun yang digunakan untuk kebijakan yang diambil DKI, dia menyarankan kerja sama dengan segenap daerah penyangga harus segera diperbaiki dan ditingkatkan.

“Nah, sekarang kalau kemudian ini tidak dikerjakan bersama-sama, walaupun ini PSBB transisi, atau istilahnya Anies PSBB sekarang ini ketat, kalau tidak ada kerja sama dengan sekitar tentu tidak efektif, karena ini kan masalah pandemi yang seluruh dunia,” ujar politikus PDIP itu saat dihubungi Tempo pada Selasa, 29 September 2020.

Gilbert mengatakan Pemprov DKI saat ini jangan berkutat dengan istilah-istilah untuk kebijakan yang diambil, melainkan meningkatkan dan memperkuat operasional setiap kebijakan yang diambil tersebut.

Baca juga: PSBB Ketat Cuma di DKI Jakarta? Epidemiolog: Pandemi Tidak Akan Selesai-selesai

Selain kerja sama dengan kepala daerah penyangga, ia pun mendorong agar agar berbagai unsur lain, mulai dari para ASN hingga pengurus RT dan RW untuk lebih dilibatkan secara aktif dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan sampai skala masyarakat terkecil.

“Yang kita harapkan sekarang adalah pengawasannya yang diperkuat. Operasionalnya yang diperkuat. Bukan istilah diubah-ubah. Dalam praktiknya sama. Yang dipentingkan itu sebenarnya operasionalnya itu betul-betul dijaga,” ujar Gilbert.

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono juga menyarankan hal yang sama. Menurutnya, keberhasilan setiap kebijakan DKI, termasuk penerapan PSBB, tidak bisa lepas dari dukungan daerah-daerah penyangga.

“Suksesnya PSBB ketat di Jakarta, tidak cuma ketat saja ya, tapi juga PSBB transisi atau yang lain, itu tentunya support dari daerah penyangga sangat diperlukan. Tangsel, Bekasi, Bogor, Depok, harus support untuk suksesnya program, langkah, kebijakan itu,” ujar Mujiyono.

Ia menambahkan, daerah penyangga Ibu Kota memang tidak harus mengadopsi kebijakan PSBB ketat DKI karena terkait dengan kapasitas APBD masing-masing daerah. Namun ia menekankan bahwa yang terpenting ialah adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antar daerah yang sama-sama ditujukan untuk menekan persebaran Covid-19.

Mujiyono pun mendorong agar Anies Baswedan segera menjalin komunikasi dengan para kepala daerah penyangga, untuk mengevaluasi kerja sama selama PSBB ketat sekaligus mencari solusi untuk setiap masalah-masalah yang dihadapi. “Menjelang 14 hari PSBB, perlu duduk lagi, Pak Gubernur, Bima Arya, Wali Kota Depok, Wali Kota Tangsel, dan yang lainnya, duduk bareng lagi,” kata Mujiyono.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF| TD