Ada Aksi 1310 Omnibus Law Hari Ini, Polisi: Demo Bakal Diikuti 1.000 Orang

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 13 Oktober 2020 06:00 WIB

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana memberikan keterangan saat rilis unjuk rasa UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, polisi telah menerima pemberitahuan terkait unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang akan digelar hari ini oleh kelompok yang menamakan diri Anak NKRI.

Menurut Nana dalam surat pemberitahuan itu disebutkan bahwa unjuk rasa bertajuk Aksi 1310 itu akan diikuti 1.000 orang.

"Pemberitahuan sudah, massanya hanya 1.000, tinggal tunjukkan apakah mereka 1000 atau bukan," kata Nana di Mako Polda Metro Jaya, Senin, 12 Oktober 2020.

Menghadapi demo ini, Nana mengatakan Polri dan TNI sudah siap mengamankannya.

"Intinya kami menyesuaikan dengan jumlah massa, untuk anggota dalam hal ini Polri-TNI sudah siap mengamankan aksi unjuk rasa. Kami akan kawal. Kami akan amankan," kata Nana.

Advertising
Advertising

Namun Nana tak menyebut berapa jumlah personel yang akan diterjunkan pada demo hari ini.

Nana mengatakan pihaknya akan memperketat pengamanan di sekitar Istana Negara yang akan menjadi lokasi digelarnya aksi demonstrasi tersebut.

"Khusus untuk di Istana tentunya kami maksimalkan untuk pengamanannya," kata dia.

Polda Metro Jaya bersama TNI dalam hal ini Kodam Jaya pada Senin pagi telah menggelar apel pengamanan Ibu Kota.

TNI-Polri juga telah menggelar simulasi pengamanan untuk mencegah terulangnya aksi unjuk rasa yang disusupi perusuh yang berujung dengan anarkisme.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

8 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

1 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya