DKI Bakal Bangun Hunian Bagi MBR dan Fasilitasi UMKM di Kawasan TOD MRT Jakarta
Reporter
Lani Diana Wijaya
Editor
Eko Ari Wibowo
Jumat, 16 Oktober 2020 02:08 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto menyampaikan, pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di stasiun moda raya terpadu (MRT) bakal memfasilitasi kebutuhan semua kalangan. Salah satunya dengan membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Saya kira ini sudah menjadi perhatian dari Pemprov DKI terkait dengan masalah tidak hanya kalangan-kalangan dengan ekonomi matang saja harus kami fasilitasi," kata dia dalam diskusi virtual, Kamis, 15 Oktober 2020.
Heru menuturkan, yang terpenting justru menyediakan rumah terjangkau bagi MBR atau disebut affordable housing di kawasan TOD MRT. Hal ini mengingat harga properti atau nilai tanah di kawasan TOD diprediksikan bakal melambung tinggi.
Studi Asian Development Bank (ADB) pada 2019 memperlihatkan, harga properti di dalam area TOD dapat naik 30 persen dan 5 persen untuk residensial atau hunian. Sementara itu, nilai properti di luar kawasan TOD justru merosot hingga 15 persen dari harga eksisting, begitu juga nilai hunian turun 8 persen.
Menurut dia, pemerintah bisa saja memberi keringanan uang pinjaman pembelian hunian. Akan tetapi, keringanan ini sulit dijalankan apabila harga tanah masih tinggi. Karena itulah, lanjut Heru, perlu ada intervensi dari pemerintah DKI, yakni menyediakan hunian terjangkau.
"Kami upayakan affordable housing ini menjadi salah satu upaya pemerintah mengintervensi ketersediaan hunian pada kawasan-kawasan yang sebenarnya kalau untuk diukur dengan nilai ekonomi rasanya sulit," jelas dia.
Tak hanya itu, pemerintah DKI juga akan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa berdagang di kawasan TOD. Dengan begitu, pengembangan kawasan TOD bukan semata-mata untuk komersialisasi.
Dia menyebut pengembangan kawasan TOD tidak boleh mengabaikan asas-asas keberpihakan lantaran disyaratkan dalam panduan rancang kota (PRK). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan peraturan gubernur soal PRK kawasan TOD di Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, dan Blok M-ASEAN.
"Jadi seharusnya diharapkan semua unsur terfasilitasi di sana, bahkan untuk orang yang memiliki keterbatasan income harus kami fasilitasi," ujarnya.
