TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, Jumat, 16 Oktober 2020, tepat tiga tahun Gubernur DKI Anies Baswedan memimpin Jakarta. Dalam tiga tahun ini, sejumlah kejadian berupa bencana dihadapi Anies, mulai dari banjir hingga pandemi Covid-19.

Tempo merangkum sejumlah kejadian dalam tiga tahun ini, berikut di antaranya:

1. Air Rob Muara Baru

11 Desember 2019, kejadian terjadi di Jakarta Utara ketika tanggul di Muara Baru bocor dan menyebabkan air laut merembes ke pemukiman warga. Padahal, pada November 2018 Anies sudah melakukan inspeksi ke kawasan tersebut, setelah kejadian rob juga.

Akan tetapi, Anies saat itu membela warga sekitar tanggul laut. Pembelaan diberikan meski warga telah merusak tanggul dengan cara melubanginya sehingga menyebabkan air laut merembes dan menyebabkan rob.

Anies menyalahkan pembangunan tanggul yang justru dinilainya tanpa komunikasi dengan warga setempat. Tanggul di sepanjang pantai itu adalah bagian dari megaproyek tanggul raksasa untuk melindungi Jakarta dari muka air laut yang terus naik, sementara daratan Jakarta turun.

"Saya lihat di lapangan salah satu permasalahan ini adalah tidak berbicara dengan warga, main patok aja pasang di situ," ujar Anies di Balai Kota, Rabu 16 Januari 2019.

2. Tumpahan Minyak Pertamina

Akhir Juli 2020, Anies berhadapan dengan bencana tumpahan minyak dari sumur YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). Insiden ini terjadi di perairan lepas pantai Karawang yang sudah sampai ke Kepulauan Seribu.

Sejumlah pulau pun tercemar seperti Pulau Rambut, Pulau Untung Jawa, dan Pulau Ayer. Tumpahan minyak itu berupa gumpalan-gumpalan kecil berwarna hitam seperti aspal padat.

Walhasil, saat itu Anies memanggil perwakilan Pertamina untuk menjelaskan perihal tumpahan ini. Anies pun juga tak lama langsung membentuk tim gabungan. "Jadi timnya dipimpin dari kami, bersama bupati dan Pertamina akan bergerak cepat," kata dia di Balai Kota DKI, Jumat, 2 Agustus 2019.

Menurut Anies, langkah pertama tim tersebut adalah akan mendatangi masyarakat yang terkena dampak untuk memastikan masalah yang dihadapi masyarakat terselesaikan.

3. Banjir Tahun Baru 2020

Awal tahun 2020, Anies pun berhadapan dengan banjir yang menjadi langganan di DKI Jakarta. Kali ini, banji besar menerjang ibu kota, ta lama setelah perayaan tahun baru 2020. Malam tahun baru itu, hujan deras melanda ibu kota.

Berbeda dari banjir sebelumnya, kali ini diwarnai oleh perbedaan pendapat antar Anies dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono. Basuki ingin normalisasi Sungai Ciliwung, sementara Anies ingin naturalisasi yang disertai penyelesaian dua bendungan pengendali banjir di Jawa Barat.

Saat itu, Basuki sempat mengatakan bahwa banjir Jakarta bisa diatasi apabila Kali Ciliwung dinormalisasi. “Namun mohon maaf bapak Gubernur selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 kilometer. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang,” ujar Basuki.

Tapi menurut Anies, banjir justru disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke Jakarta.

“Mohon maaf pak Menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” kata Anies

Contohnya, kata Anies, normalisasi di Kampung Melayu pada Maret 2019 yang tidak berdampak apa-apa. Menurut dia, mengendalikan limpahan air dari selatan bisa dilakukan dengan membangun bendungan.

4. Pandemi Covid-19

Hingga yang terkahir dan saat ini berlangsung, yaitu pandemi Covid-19. Hingga 15 Oktober 2020, kasus Covid-19 di Jakarta sudah mencapai 91 ribu lebih. Tapi, hampir 76 ribu di antaranya sudah dinyatakan sembuh.

Adapun tingkat kesembuhan di Jakarta sudah mencapai 83,2 persen, lebih tinggi dari nasional yang 78,4 persen. Tingkat kematian 2,2 persen, lebih rendah dari nasiona yang mencapai 3,5 persen.

Adapun sepanjang perjalanan pandemi ini, Anies telah beberapa kali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Dalam PSBB ini, banyak tempat publik ditutup seperti bioskop, gym, hingga larangan makan di restoran.

Selain itu, beberapa kali juga kelonggaran dilakukan dengan PSBB transisi. Dalam PSBB transisi, masyarakat kembali diperbolehkan untuk makan langsung di restoran.

FAJAR PEBRIANTO