TEMPO.CO, Jakarta - Tiga tahun Anies Baswedan pimpin Jakarta diapresiasi oleh Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Purwanto, mengatakan, meski demikian ada catatan, yakni inspeksi yang dilakukan untuk mengontrol anak buahnya masih kurang.

"Kalau saya lihat overall (secara keseluruhan) sudah bagus sejalan dengan RPJMD, lalu soal komunikasi politik pada partai pendukung juga sudah bagus. Tapi kemudian yang ketiga, kinerja ke bawahan, dia harus banyak sidak untuk melihat mencari tahu bahwa laporan itu perlu kesesuaian dengan realita di lapangan," ujar Purwanto kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2020.

Purwanto mengatakan hal tersebut dibutuhkan karena ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum bekerja secara optimal sehingga perlu segera diperbaiki agar tidak menjadi bumerang yang dapat mempengaruhi kinerja Anies.

"Saya melihat memang ada beberapa SKPD yang kelihatan belum optimal, tetapi dalam kaca mata kita sebagai partai pendukung, bisa menjadi bumerang buat Pak Anies, kalau tidak segera diperbaiki. Saya tidak perlu menyebut SKPD yang mana atau OPD yang mana," ucapnya.

Menurutnya, Anies harus melihat dan mengontrol bawahannya secara langsung, terutama bagian yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

<!--more-->

Selain itu, Anies juga diminta untuk memberikan efek kejut kepada bawahannya.

"Saya lihat bahwa Pak Anies harus bisa melihat, mengontrol, tidak hanya asal bapak senang dari laporan SKPD, terutama yang berhubungan dengan titik-titik pelayanan publik. Saya melihat juga kinerja dari SKPD terkait sampai ke bawah itu juga harus ada 'struggle' (perjuangan) yang cukup agar memberikan efek kejut ke bawah, agar beliau itu bisa menunjukkan ketidaknyamanannya dengan hasil yang sudah dibuat dengan optimalisasi bersama," katanya.

Menurut dia, kesan Anies terhadap tim bawahannya adalah tidak bisa marah atau tidak bisa menunjukkan ketidaksukaannya.

Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017.

Di tengah jalan, Sandiaga memutuskan mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Agustus 2018 karena maju Pilpres 2019. Jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta kemudian diisi oleh politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria pada April 2020.