Anies, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Bahas Cegah Pelajar Ikut Demo Mendatang
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Dwi Arjanto
Senin, 26 Oktober 2020 15:03 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana memalukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman pagi ini, Senin, 26 Oktober 2020.
Pertemuan Anies dan dua pejabat itu untuk membahas pencegahan pelajar ikut dalam demonstrasi 28 Oktober 2020 dan 1 November 2020.
"Kami ada upaya untuk mencari solusi yang terbaik agar para pelajar jangan sampai dimanfaatkan kelompok antikemapanan yang kemudian menimbulkan sikap anarkis," ujar Nana di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin siang.
Baca juga : DPRD Minta Dilibatkan Anies dalam Keputusan PSBB, Epidemiolog: Tidak Perlu
Nana menjelaskan, intensitas para pelajar di kawasan Jabodetabek mengikuti unjuk rasa yang berkahir ricuh meningkat. Bahkan dalam penangkapan 2.667 perusuh di demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 8, 13, dan 20 Oktober 2020, Nana mengatakan mayoritas berstatus pelajar.
"Itu 70 persennya pelajar," kata Nana.
Para pelajar yang ditangkap itu, kata Nana, berasal dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, Subang, Indramayu, Bekasi, Tangerang, dan Cirebon. Sebanyak 143 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan 67 orang ditahan dan sisanya wajib lapor. Nana mengatakan dari 67 orang itu, sebanyak 31 orang adalah pelajar.
Dalam diskusi mencegah pelajar ikut berdemonstrasi, Nana mengatakan pihaknya juga mengundang para kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mereka diberikan arahan untuk membuat para siswa sibuk dengan tugas saat demonstrasi berlangsung pada 28 Oktober dan 1 November 2020.
"Kami menekankan lagi ada kegiatan pembentukan karakter seperti ekstrakurikuler menambah pengetahuan Pancasila dan hal positif lainnya," kata Nana.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya telah mengeluarkan RPP atau rencana pembelajaran untuk guru melakukan pengajaran kepada muridnya. RPP yang dirancang itu nantinya akan membuat murid berpikir kritis mengenai isu di pemerintahan.