Anies Baswedan Ubah Rute LRT, PDIP: DKI Dapat Rute Sepi, Swasta Rute Empuk

Reporter

Adam Prireza

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 31 Oktober 2020 13:45 WIB

Penumpang memindai kode batang tiket dari gawainya di gerbang tiket nirsentuh LRT Jakarta di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2020. PT LRT Jakarta menggandeng perusahaan layanan keuangan berbasis digital LinkAja untuk layanan pembayaran tiket nirsentuh. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mengkritisi rencana Gubernur Anies Baswedan mengubah rute Light Rail Transit (LRT).

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyebut perubahan rute tersebut tak sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018. “Sangat merugikan Pemprov DKI,” kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 Oktober 2020.

Rencana perubahan rute itu disampaikan oleh Dinas Perhubungan pada 22 Oktober 2020. Dalam pemaparan tersebut, disebutkan bahwa alokasi rute LRT yang akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta berkurang dari 100 kilometer (km) menjadi 23,2 km. Rinciannya, Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) 8,2 km, Kelapa Gading–Velodrome 5,8 km, Velodrome–Klender 4,1 km, dan Klender–Pondok Bambu–Halim 5,2 km.

Selain itu, kata Gilbert, Pemprov DKI Jakarta juga menyerahkan rute Pulo Gebang-Joglo sepanjang 32,8 km kepada pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).

Rute itu melewati Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kampung Melayu, Jalan Prof. Dr. Satrio, Pejompongan, Palmerah, Bundaran Senayan, Permata Hijau, dan berakhir di Joglo.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Gilbert beranggapan, dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018, rute-rute yang dikelola oleh Pemprov DKI jakarta mengarah ke pusat aktivitas di tengah kota.

“Tapi, Pak Anies malah mengubah rute sehingga Pemprov DKI hanya dapat rute di pinggiran yang sepi penumpang, sedangkan swasta punya rute yang empuk ke tengah kota,” ucap Gilbert.

Gilbert menyatakan pihaknya menolak usulan rute baru tersebut. Ia beranggapan program LRT harus berorientasi pada pelayanan publik, bukan mencari keuntungan.

Ia pun mempertanyakan besaran tarif jika pembangunan dan pengelolaan LRT diberikan kepada swasta. “Jika swasta yang mengelola, berapa tarifnya? Saya tebak, nanti pihak swasta akan minta subsidi tarif ke Pemprov DKI,” ucap Gilbert.

Seperti diketahui, dalam Perpres tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-20209 itu Pemprov DKI Jakarta mendapat penugasan membangun LRT sepanjang 100 km.

Rincian rutenya adalah Kelapa Gading-Velodrome 5,8 km, Velodrome-Dukuh Atas 9 km, Kemayoran-Kelapa Gading 21,6 km, Joglo-Tanah Abang 11 km, Puri Kembangan-Tanah Abang 9,3 km, Pesing-Kelapa Gading 20,7 km, Pesing-Bandara Soekarno-Hatta 18,5 km, Cempaka Putih-Ancol 10 km.

Berita terkait

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

14 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

23 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

1 hari lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

2 hari lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

2 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

2 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Pengguna LRT Jabodebek Mencapai 1,4 Juta di April 2024

2 hari lalu

Pengguna LRT Jabodebek Mencapai 1,4 Juta di April 2024

Jumlah penumpang Light Rail Transit atau LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) selama April 2024 sebanyak 1.402.933 orang.

Baca Selengkapnya