TEMPO.CO, Jakarta - Belanja pegawai DKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBD-P DKI Jakarta 2020 dirasionalisasi menjadi Rp 63,23 triliun dari Rp 87,95 triliun dalam APBD. "Pengurangan anggaran dalam APBDP 2020 dilakukan untuk meningkatkan efektivitas anggaran," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pembacaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBDP 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 3 November 2020.

Penyesuaian ini, ujar Anies, salah satunya karena realisasi perekonomian Jakarta pada triwulan II mengalami kontraksi minus 8,22 persen yang disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi, dan melambatnya ekspor akibat lemahnya permintaan.

Kebijakan pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB serta pembelajaran jarak jauh berdampak pada penurunan pendapatan, serta kemampuan membayar upah sehingga berlanjut pada pemutusan hubungan kerja. “Hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat," ujar Anies.

Rasionalisasi belanja barang atau jasa yang sekurang-kurangnya hingga 50 persen. Anggaran belanja pegawai yang dikurangi itu adalah:

- Perjalanan dinas;
- Barang pakai habis untuk keperluan kantor;
- Cetak dan penggandaan;
- Pakaian dinas dan atributnya serta pakaian khusus hari-hari tertentu;
- Pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor;
- Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
- Sewa sarana mobilitas;
- Sewa alat berat;
- Jasa kantor;
- Jasa konsultasi;
- Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
- Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
- Makanan dan minuman serta paket rapat di kantor maaupun luar kantor; serta
- Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan FGD serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.

Kedua, adalah rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi:
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- Pengadaan mesin dan alat berat;
- Pengadaan tanah;
- Renovasi ruangan/gedung;
- Meubelair dan perlengkapan perkantoran;
- Pembangunan gedung baru; serta
- Pembangunan infrastruktur lainnya yang memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.