TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan rencana Gubernur DKI Anies Baswedan membeli lahan pemakaman telah melalui proses kajian yang panjang. Menurut politikus Gerindra itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pembelian lahan pemakaman Rp 254 miliar karena ketersediaan liang lahat saat ini sangat minim.

"Sekarang banyak pemakaman di DKI yang sudah overload. Hampir seluruh pemakaman di DKI menerapkan sistem makam tumpang bagi yang satu garis keluarga," kata Syarif saat dihubungi, Selasa, 10 November 2020.

Makam tumpang merupakan proses menumpuk jenazah dalam satu liang lahat yang masih satu keluarga.

Syarif menuturkan anggaran yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta bukan hanya untuk pemakaman Covid-19, melainkan juga pemakaman umum. Menurut Syarif, keberatan yang disampaikan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal anggaran pemakaman itu tidak disertai data yang cukup.

"Sebenarnya keberatan mereka terhadap pembelian lahan baik. Kenapa pemerintah tidak menggunakan lahan yang sudah ada," ujarnya. "Tapi mereka bicara minim data."

Beberapa aset lahan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, memang bisa digunakan untuk penyediaan pemakaman. Namun, belum tentu warga di sekitar aset yang dimiliki pemerintah mau menerima rencana tersebut.

"Mereka tahunya lahan itu untuk taman. Begitu mau diubah menjadi lahan pemakaman kira-kira warga setempat mau tidak," ujarnya. "Ini persoalan yang dihadapi."

<!--more-->

Pemerintah DKI berencana membuka lahan pemakaman di kawasan Rorotan. Namun sampai sekarang terkendala karena lingkungan sekitar keberatan jika dijadikan pemakaman.

Pemerintah saat ini sedang menjajaki pembelian lahan pemakaman di kawasan Jakarta Barat dan Utara. Pembelian lahan ini disediakan untuk pemakaman Covid-19 yang semakin menipis.

"Karena yang di TPU Tegal Alur kelihatannya konturnya tidak memungkinkan setelah kemarin mau dibuka. Anggaran memperbaiki kontur lahan dengan membeli baru diperkirakan tidak jauh berbeda," kata Syarif.

Sebelumnya, Fraksi PSI DKI mempertanyakan ketidakjujuran Gubernur DKI Anies Baswedan terkait anggaran pembelian lahan pemakaman Rp 254 miliar.

"Anies tidak memberikan penjelasan yang jujur (dalam pembelian lahan)," kata Anggota Fraksi PSI DKI Jakarta Justin Utayana melalui keterangan resminya, Selasa, 10 November 2020.

Justin menyoroti pidato jawaban Anies Baswedan soal Raperda Perubahan APBD 2020, 6 November kemarin. Dalam pidatonya, Anies mengungkapkan bahwa lahan di TPU Rorotan masih dalam pematangan sehingga belum dapat digunakan.

<!--more-->

Begitu pula lahan TPU Pegadungan belum siap. Lahan TPU Pegadungan merupakan hasil ruislag atau lahan pengganti antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta tahun 1992.

Baca juga: PSI Sebut Anies Tak Jujur Soal Anggaran Lahan Makam Covid-19

Justin menyatakan pernyataan Anies tersebut berbeda dengan sebelumnya, yang menyebut Pemprov DKI sudah menyiapkan alternatif lahan pemakaman sejak Maret 2020.

"Dua bulan lalu bilang bahwa sudah menyiapkan lahan sejak Maret. Tapi sekarang bilang lahan-lahan yang dimiliki belum siap. Mana yang benar?” ujarnya.

Justin sudah mengunjungi lokasi TPU Rorotan dan TPU Pegadungan. Lahan TPU Rorotan memiliki luas sekitar 25 hektar, sudah dibeli sejak 4-6 tahun yang lalu, namun masih berupa sawah garapan yang ditanami padi. Sementara itu, luas TPU Pegadungan sekitar 60 hektar, namun masih berupa empang untuk memelihara ikan.

Menurut anggota PSI itu, kedua lahan tersebut elum siap karena anak buah Gubernur Anies Baswedan lalai menjalankan tugasnya untuk mengelola dan merawat aset. "Sepertinya Dinas Pertamanan lebih suka membelanjakan uang rakyat membeli tanah-tanah baru dibanding mengelola dan menggunakan aset-aset tanah yang sudah dimiliki. Jadi ini murni kesalahan Pemprov DKI dan tidak bisa dibiarkan,” ucap Justin.