TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal anggaran pembelian lahan pemakaman Rp 254 miliar yang dikritik fraksi PSI DPRD DKI.

Riza Patria menyatakan alokasi anggaran pembelian tanah makam itu sudah melalui perhitungan pemerintah untuk mengantisipasi kekurangan liang lahat di Ibu Kota. "Semuanya sudah dalam proyeksi dan perhitungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota," kata Riza di Balai Kota DKI, Selasa, 10 November 2020.

Rencana pembelian lahan tersebut disiapkan pemerintah bukan hanya untuk mengantisipasi semakin menipisnya pemakaman Covid-19, melainkan juga pemakaman umum.

Menurut dia, setiap tahun pemerintahan memang membutuhkan pembukaan lahan dan memastikan bahwa tersedia liang lahat untuk memakamkan warga DKI yang meninggal.

"Jadi tidak perlu khawatir. Kami pastikan bahwa pemakaman di kota Jakarta siap, untuk pemakaman umum dan Covid-19," kata Wagub DKI itu.

Sebelumnya, fraksi PSI mengkritik Gubernur Anies Baswedan dan mempertanyakan anggaran pembelian lahan pemakaman Rp 254 miliar. Anggaran tersebut dikucurkan karena pemerintah membutuhkan lahan untuk pemakaman jenazah selama pandemi Covid-19.

"Anies tidak memberikan penjelasan yang jujur," kata anggota Fraksi PSI DKI Jakarta Justin Utayana melalui keterangan resminya, Selasa, 10 November 2020.

Menurut Justin, dalam pidato jawaban Raperda Perubahan APBD 2020, 6 November kemarin, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa lahan pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rorotan dan TPU Pegadungan belum siap digunakan. Pernyataan Anies tersebut berbeda dengan sebelumnya yang menyebut Pemprov DKI sudah menyiapkan alternatif lahan pemakaman sejak Maret 2020.

"Dua bulan lalu bilang bahwa sudah menyiapkan lahan sejak Maret. Tapi sekarang bilang lahan-lahan yang dimiliki belum siap. Mana yang benar?” ujarnya.

Baca juga: PSI Kritik Anies Baswedan Beli Lahan Pemakaman Rp 254 Miliar, Apa Kata Gerindra?

Justin sudah mengunjungi lokasi TPU Rorotan dan TPU Pegadungan. Lahan TPU Rorotan seluas 25 hektar, sudah dibeli DKI sejak 4-6 tahun yang lalu, namun hingga kini masih berupa sawah garapan yang ditanami padi. Sedangkan TPU Pegadungan seluas 60 hektar, masih berupa empang untuk memelihara ikan.

Anggota PSI itu menduga kedua lahan pemakaman tersebut belum siap karena Pemprov DKI lalai menjalankan tugasnya untuk mengelola dan merawat aset. "Sepertinya Dinas Pertamanan lebih suka membelanjakan uang rakyat membeli tanah-tanah baru dibanding mengelola dan menggunakan aset-aset tanah yang sudah dimiliki. Jadi ini murni kesalahan Pemprov DKI dan tidak bisa dibiarkan,” ucap Justin.