PSI Sebut Target Realisasi Pajak pada APBD 2021 DKI Terlalu Optimistis

Jumat, 27 November 2020 17:32 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berbincang bersama Deputi Asian Development Bank, Said Zaidansyah (kanan) saat peluncuran kegiatan pendataan objek (Fiscal Cadaster) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Ruang Serbaguna Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat, 26 April 2019. Peluncuran tersebut guna memudahkan untuk mendata objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara akurat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai target pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 43,37 triliun terlalu tinggi. Mereka khawatir dengan target seperti itu berpotensi terjadi defisit anggaran.

Anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari menilai realisasi tersebut lebih besar dari target pajak tahun 2019, yaitu Rp 40,3 triliun. Padahal, kata dia, kondisi perekonomian tahun depan penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Ekonomi Belum Pulih, Penerimaan Pajak per Oktober Turun Menjadi Rp 826,9 Triliun

Ia khawatir jika terjadi defisit anggaran, tunjangan Pegawai Negeri Sipil akan kembali dipotong. “Kami menilai asumsi tersebut terlalu optimistis dan tidak berpijak pada realita,” tutur dia saat membacakan pandangan partainya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI pada Jumat, 27 November 2020.

Pada pemaparan Pemprov DKI, kata Eneng, target pajak dibuat dengan asumsi perekonomian berjalan normal. Kondisi di mana jumlah kasus Covid-19 turun drastis, tak ada gelombang wabah baru, sudah tersedia vaksin dan obat, serta tak ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan bekerja dari rumah.

Padahal, kata Eneng, selama dua pekan terakhir kondisi penyebaran Covid-19 masih di atas seribu orang per harinya. Fraksi PSI menyarankan agar Pemprov DKI menetapkan target pajak yang kebuh moderat. “Lebih tinggi dari realisasi tahun 2020, namun lebih kecil dibandingkan tahun 2019,” tutur dia.

Menurut Eneng, salah satu caranya adalah dengan mengacu pada cara penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang disusun Kementerian Keuangan. Eneng mengatakan kalau target realisasi pajak APBN tahun 2021 adalah Rp 1.444,5 triliun, atau 93 persen dari tahun sebelumnya Rp 1.545,3 triliun.

Jika merujuk pada cara itu, menurut dia, target pajak pada APBD 2021 adalah 93 persen dikali pendapatan pajak DKI tahun 2019, yaitu Rp 40,3 triliun. “Hasilnya adalah Rp 37,7 triliun. Menurut kami, angka ini lebih masuk akal di tengah situasi pandemi yang serba tidak pasti ini,” tutur Eneng.

Berita terkait

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

1 hari lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

1 hari lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

2 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

2 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

2 hari lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

3 hari lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

3 hari lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

3 hari lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

4 hari lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya