TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar mengatakan bahwa partainya telah memutuskan untuk menolak rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Pembahasan anggaran yang menyangkut hak anggota dewan sudah melalui rapat internal PSI antara anggota fraksinya di DPRD dengan Dewan Pimpinan Pusat.

Keputusan partai itu menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan kepada rapat paripurna. “Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas,” kata Michael, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 November 2020.

Ia mengatakan tak pantas jika gaji anggota DPRD DKI naik di tengah pandemi Covid-19. “Kami dari pihak DPW
PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak.”

PSI ingin agar kegiatan anggota dewan mendapat dukungan yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, penghitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundang-undangan.

Badan Pusat Statistik DKI mencatat selama pandemi Covid-19 ada lebih dari 190 ribu orang yang kehilangan pekerjaannya di Jakarta. Ada hampir 1,7 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.

Angka pengangguran DKI Jakarta naik pesat karena pandemi dari 6,5 menuju 11 persen. Michael mengatakan angka itu menunjukkan Ibu Kota tengah dilanda musibah ekonomi. “Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit, kita harus bisa berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan.”