TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menilai pembahasan APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebab bedah anggaran tahun ini terburu-buru dengan alasan minimnya waktu.

"Pembahasan anggaran tahun ini lebih buruk dari tahun lalu dari sisi waktu karena mepet," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI PSI, Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual PSI di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020.

Michael mencontohkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebesar Rp 82,5 triliun saja, DPRD DKI hanya punya waktu dua pekan.

"Kita punya waktu dua pekan untuk membahas Rp 80 triliun anggaran. Dibahas oleh rapat komisi, badan anggaran, pansus, ada kunker, persiapan reses, ada kegiatan sosialisasi Perda," ucapnya.

Menurut dia, secara akal sehat pembahasan ini tidak baik karena dikejar-kejar waktu dengan nilai anggaran DKI Jakarta mencapai Rp 82,5 triliun.

"Begitu banyak hal yang harus dibahas, waktu yang sangat sempit, jadi ini campur aduk semua," kata Michael menambahkan.

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021 mulai dibahas pada 5 November 2020. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 26 November 2020.

Artinya, pagu anggaran APBD DKI 2021 selesai dalam 21 hari. Sementara, Perda ditargetkan akan diparipurnakan pada pertengahan Desember 2020.