TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya akan melakukan penjemputan paksa terhadap pimpinan FPI Rizieq Shihab yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Rencana penjemputan paksa Rizieq itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus.

"Polri dalam hal ini akan mengenakan upaya paksa yang dimiliki, seperti penahanan dan penjemputan paksa," ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Desember 2020.

Selain Rizieq, polisi juga menetapkan Ketua Panitia acara Haris Ubaidillah, Sekretaris Panitia A, penanggung jawab keamanan berinisial MS, Sobri Lubis selaku penanggung jawab acara, dan Habib Idrus kepala seksi acara.

Untuk Rizieq Shihab, polisi menjeratnya dengan Pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat. Polisi juga menggunakan pasal 216 KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun penjara.

Sementara para tersangka lain dikenakan Pasal 93 UU Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara.

Yusri menjelaskan penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara pada 8 Desember 2020. Hasilnya, penyidik menemukan bukti kerumunan tersebut melanggar pidana.

Selain Rizieq, polisi juga pernah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 14 orang lainnya pada Senin, 7 Desember 2020. Adapun 14 orang itu bernama Hanif Alatas, lalu Alwi Bin Alwi Alatas, Ali Bin Abu Bakar Alatas, KH Syahib Jorban, Idrus Bin Ali Al Habsi, Muhammad Irfan yang merupakan menantu Rizieq, Syarifah Najwa Shihab putri Rizieq, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al Gabrie, Husin Alatas, dan Thahir.

Namun dari 15 orang yang dipanggil, hanya 6 yang bersedia datang dan memenuhi panggilan.

Baca juga: Rizieq Shihab Saat di Pemakaman Anggota FPI: Saya Siap Mati Syahid

Pada pemanggilan tersebut, Rizieq Shihab, menantu, dan kelompoknya akan diperiksa dengan status sebagai saksi. Mereka akan ditanyai polisi mengenai keramaian di Petamburan II yang diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018.