TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan kebijakan larangan perayaan malam tahun baru bagi industri pariwisata merugikan kalangan pengusaha.

Sebabnya, momentum tahun baru telah ditunggu pengusaha terutama industri pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan mereka yang terhantam pandemi Covid-19.

Baca Juga: Damri Umumkan Tarif Baru Natal dan Tahun Baru, Simak Daftarnya

"Dengan adanya transisi hari ini industri pariwisata mulai tumbuh. Dan menjelang natal dan tahun baru mereka berharap mendapatkan hasil yang signifikan," ujarnya. "Tapi dilarang dan ini menjadi buah simalakama bagi pengusaha."

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang tempat wisata hingga hotel dan restoran untuk membuat kegiatan perayaan malam tahun baru yang menciptakan kerumunan. Larangan itu tertuang dalam surat edaran operasional industri pariwisata menghadapi malam pergantian tahun baru 2021 yang dikeluarkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

Surat edaran nomor 400/SE/2200 itu berisi tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam tahun baru 2020-2021 sesuai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di DKI Jakarta.

Diana menuturkan kebijakan pemerintah tersebut di satu sisi baik untuk mencegah penularan virus corona yang masih tinggi di Ibu Kota. Namun di sisi lain, kebijakan ini merugikan kalangan pengusaha yang sudah sangat menunggu datangnya tahun baru. "Mereka sudah merencanakan berbagai kegiatan, tapi tidak boleh. Kami harus memahaminya."

Meski surat edaran telah diterbitkan, kata dia, kalangan pengusaha industri meminta kebijakannya Pemerintah DKI agar tetap dibolehkan menggelar perayaan malam tahun baru dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan, kalangan pengusaha menyerahkan kebijakan protokol kesehatan itu ditentukan pemerintah.

"Pemerintah buat protokol yang ketat dan bentuk tim pengawas mereka siap mematuhi asal diberikan kebijakan untuk menggelar perayaan tahun baru," ujarnya. "Karena perayaan tahun memang ditunggu mereka setelah sembilan bulan ekonomi mereka tidak berjalan."