Seluruh anggota DPRD DKI walkout saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda nomor 14 tahun 2104 tentang RDTR dan Rencana Zonasi di rapat Paripurna DPRD DKI, 14 Desember 2020. Tempo/Imam Hamdi
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 50 anggota DPRD DKI walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna hari ini. Aksi walk out itu dipelopori anggota Fraksi Golkar Jamaluddin karena menganggap fraksi PSI tidak konsisten soal kenaikan tunjangan DPRD untuk rumah dan telekomunikasi Rp 53 juta pada 2021.
Aksi walkout itu dilakukan Jamaluddin saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad ingin membacakan pandangan umum partainya terhadap Rancangan Perda nomor 14 tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi di DPRD DKI, Senin, 14 Desember 2020.
"Izin ketua yang terhormat saya izin keluar," kata Jamaluddin kepada pimpinan rapat paripurna DPRD DKI Nisan Samsuri, Senin.
Sebelumnya, Jamaluddin juga mengkritik Fraksi PSI yang dianggap tidak konsisten dalam pembahasan rencana kerja tahunan (RKT) DPRD tahun 2021. Dia menganggap Fraksi PSI menyetujui kenaikan tunjangan DPRD, namun menolak saat pembahasan terakhir.
"Supaya tidak terjadi, apa yang sudah disepakati tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak, saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," ucapnya.
Keberatan yang disampaikan Jamaluddin terhadap sikap PSI yang menolak kenaikan tunjangan DPRD disambut tepuk tangan beberapa anggota dewan yang lain.
