TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siapkan anggaran Rp 5 triliun untuk penanggulangan Covid-19 tahun depan, termasuk untuk program vaksinasi Covid-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan anggaran tersebut dimasukkan dalam pos belanja tidak terduga Pemprov DKI Jakarta.

"Peruntukannya nanti akan diatur seperti yang kemarin itu dibagi tiga bagian,yaitu kepentingan kesehatan, kepentingan jaringan pengaman sosial atau Baksos dan ketiga stimulus ekonomi," kata Wagub DKI Riza Patria di DPRD DKI, Senin, 14 Desember 2020.

Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah siap melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahun depan. "Kami menunggu arahan dari pemerintah pusat yang diatur oleh Kementerian Kesehatan," ucapnya.

Vaksinasi Covid-19 akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. "Kemudian tenaga PNS, dan lainnya."

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan pembelian vaksin Covid-19 pada tahun depan. Anggaran pembelian vaksin Covid-19 bakal disiapkan dari dana belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp 5,3 trilliun.

"Memang telah disiapkan anggaran pembelian vaksin. Tapi sekarang masih menunggu evaluasi Kemendagri terhadap APBD 2021," kata Arifin saat dihubungi, Rabu, 9 Desember 2020.

Pembelian vaksin oleh pemerintah daerah masih dilakukan kajian. Pemerintah DKI bakal mengkaji berapa banyak vaksin Covid-19 bakal dibeli tahun depan.

Hal lain yang juga harus dikaji adalah efektivitas vaksin Covid-19 tersebut. Pemerintah DKI juga harus berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan kehalalan vaksin yang akan didatangkan.

"Sebelum membeli vaksin yang sangat penting adalah berkoordinasi dengan para ahli, apakah bisa memvaksin warga tahun depan. Pastikan jangan sampai warga jadi kelinci percobaan terhadap vaksin yang akan didatangkan," ujar Arifin.

Baca juga: Sembuh dari Covid-19, Wagub DKI Masih Harus Diinfus Vitamin Setiap Hari

Jika vaksin itu telah dianggap efektif, kata dia, Pemprov DKI Jakarta harus memprioritaskan vaksinasi Covid-19 kepada tenaga medis dan orang yang sering berinteraksi dengan masyarakat. "Tapi kami harap Pemerintah DKI tidak buru-buru membeli vaksin sebelum keamanan dan kehalalannya bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.