William PSI Buka Suara Soal Rekaman Permintaan Kenaikan Dana Banpol

Reporter

Adam Prireza

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 26 Desember 2020 13:30 WIB

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana buka suara soal potongan rekaman suaranya yang meminta kenaikan dana bantuan partai politik (banpol).

William menduga rekaman suara yang beredar di media sosial dilakukan oleh orang yang ingin menghentikan partainya menyuarakan transparansi keberpihakan postur anggaran di Ibu Kota. “Sikap PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial,” ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 26 Desember 2020.

Menurut William, rekaman suara yang beredar di media sosial itu tidak utuh dan tak mencerminkan substansi rapat. Ia mendorong agar seluruh rapat di DPRD DKI direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi pembahasan anggaran. Ia pun menyayangkan hal tersebut.

Baca juga: Beredar Rekaman Suara Mirip Anggota Fraksi PSI Minta Naikkan Banpol Rp 20 Ribu

"Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kami dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” kata dia.

Advertising
Advertising

Politikus termuda di Kebon Sirih itu mengatakan konteks kalimat yang ia sampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Rekomendasi itu menyatakan bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan guna memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik.

Lantaran DKI Jakarta tengah dilanda pandemi dan kesulitan ekonomi, William merasa pembahasan kenaikan pendanaan parpol oleh pemerintah menjadi tak relevan. Ia kembali menegaskan bahwa sikap PSI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI telah dibacakan secara formal pada rapat paripurna DPRD DKI tanggal 27 November 2020.

“PSI tidak mendorong kenaikan dana Banpol. Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap Partai dan Fraksi kami,” ucap William.

Sebelumnya, rekaman suara mirip anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan kenaikan anggaran bantuan partai politik atau dana banpol tahun depan, beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, suara mirip William Aditya Sarana mengajukan anggaran bantuan partai politik hingga Rp 20 ribu per suara.

Rekaman suara mirip anggota Fraksi Partai Soliditas Indonesia DPRD DKI Jakarta mengajukan kenaikan anggaran bantuan partai politik atau dana banpol tahun depan, beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, suara mirip anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana mengajukan anggaran bantuan partai politik hingga Rp 20 ribu per suara.

Suara itu menjelaskan bahwa anggaran Banpol DKI tahun ini Rp 5 ribu per suara. Ia mengusulkan anggaran dinaikkan lagi per suara pada tahun depan. "Mungkin bisa dinaikkan lagi per suara, sehingga kita maunya Rp 7 ribu, Rp 20 ribu. Ceban. Kami mau setinggi-tingginya sehingga bisa memenuhi operasional partai."

Berita terkait

Relawan Daftarkan Kaesang di Pilkada Kota Bekasi, PSI: Murni Aspirasi Warga

11 jam lalu

Relawan Daftarkan Kaesang di Pilkada Kota Bekasi, PSI: Murni Aspirasi Warga

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan langkah relawan mendaftarkan Kaesang ikut Pilkada Kota Bekasi murni aspirasi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Relawan Daftarkan Kaesang Ikut Pilkada Kota Bekasi Lewat PKB

1 hari lalu

Relawan Daftarkan Kaesang Ikut Pilkada Kota Bekasi Lewat PKB

Relawan Nasional Pro Prabowo - Gibran (Pa-Gi) mendorong Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep maju dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2024.

Baca Selengkapnya

Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

1 hari lalu

Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

Khofifah menaakui menjalin komunikasi dengan PDIP. Namun ia mengatakan, belum pasti partai itu memberikan rekomendasi dukungan.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

4 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

5 hari lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

5 hari lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

6 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

7 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

8 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

8 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya