TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyarankan pemerintah menggunakan data lama untuk mendistribusikan bantuan sosial tunai. "Jangan pakai data baru pada tahap awal. Kalau pakai data baru, bisa saja oknum bermain," kata Mujiyono saat dihubungi, Kamis, 7 Januari 2021.

Menurut dia, jika Pemerintah DKI ingin menggunakan data baru akan berpotensi ada oknum RT atau RW yang ingin memasukkan nama penerima dari kalangan keluarga mereka. Padahal, mereka tidak berhak menerima.

Politikus Demokrat itu menyarankan pemerintah menggunakan data lama penerima bantuan sosial sembako dengan memperbaiki 2 persen penerima yang tidak tepat sasaran. "Data penerima bansos yang tidak tepat sasaran di DKI kemarin cuma dua persen. Perbaiki saja itu."

Pemerintah DKI, kata Mujiyono, mesti segera merampungkan pembuatan kartu ATM Bank DKI untuk menyalurkan bantuan kepada 1,1 juta penerima bansos tunai. Ia berharap setoran awal warga yang ingin membuat kartu untuk pencairan bansos tunai ini tidak lebih dari Rp 50 ribu.

Selain itu, Mujiyono juga meminta agar pendistribusian bansos berjalan sesuai protokol kesehatan. Jangan sampai pemerintah membagikan kartu ATM hingga membuat kerumunan. "Jadi data yang benar dan bagikan bertahap sesuai jadwal."